Panglima Yudo Margono Tanggapi Sentilan DPR ke KSAD Dudung

Kendati demikian, Yudo enggan berkomentar terkait kekesalan para anggota Komisi I DPR atas sikap Dudung. Dia meminta awak media menanyakan terkait masalah itu ke Komisi I saja.

"Ya itu ranahnya Komisi I," ujar Yudo saat ditemui awak media seusai rapat dengan Komisi I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Dia mengatakan, Dudung sudah melaporkan berhalangan hadir rapat kepadanya. Oleh sebab itu, dirinya menyurati Komisi I terkait ketidakhadiran Dudung.

"Karena kewenangannya kan ngirimnya, lapornya ke Panglima TNI. TNI membuat surat ke Komisi I," jelas Yudo.

Menurutnya, rapat juga berjalan dengan baik meski tak dihadiri Dudung. Apalagi Dudung sudah diwakilkan oleh Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto dan jajarannya.

"Toh tadi ada para asisten di belakangan kan banyak sekali. Masa segitu banyak enggak bisa jawab, kan bisa jawab," ucapnya.

Yudo pun menegaskan, sesuai arahan anggota Komisi I, dirinya akan memerintah Dudung untuk memperbaiki komunikasinya dengan DPR.

DPR menyindir Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman karena tak menghadiri rapat kerja di Komisi I DPR soal keamanan di Provinsi Papua.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tak senang karena Dudung diwakilkan oleh Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto. Apalagi, lanjutnya, Komisi I baru tahu kalau Dudung tidak hadir rapat pada pagi ini.

Dia menekankan, rapat kali ini membahas isu yang sangat penting yaitu keamanan Papua dan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI. Namun, menurut surat yang baru masuk di hari yang sama dengan pelaksanaan rapat, Dudung sedang melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan.

Menurut Meutya, jika Dudung berhalangan hadir seharusnya bisa meminta rapatnya diundur saja bukan malah izin tak hadir.

“Karena gini, kalau misalnya memang harus mengubah harinya [rapat], kita bisa ubah. Ini kita mau bicara Papua, mau bicara alutsista. Jadi sesungguhnya kita harapkan seluruh kepala staf hadir,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengatakan insiden ini akan jadi catatan untuk DPR ke depannya. Bahkan Dave menyinggung terkait anggaran TNI yang diputuskan oleh DPR.

"Berhubung sudah ada Pak Panglima dan dua kepala staf lain, kalau kita hanya berpegang pada kepala staf tidak menghormati juga. Akan tetapi cukup menjadi catatan untuk ke depannya menjaga hubungan kerja kita. Biar bagaimana pun anggaran TNI AD juga kita yang buat bersama-sama," ujar Dave di kesempatan yang sama.