Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Sentil KSAD Dudung yang Tidak Hadiri Rapat Soal Papua

DPR menyindir Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman karena tak menghadiri rapat kerja di Komisi I DPR.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman di acara Coffee Morning Pimpinan Redaksi Media di Jakarta, Senin (7/2/2022). JIBI/Bisnis-Sholahudin Al Ayubbi
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman di acara Coffee Morning Pimpinan Redaksi Media di Jakarta, Senin (7/2/2022). JIBI/Bisnis-Sholahudin Al Ayubbi

Bisnis.com, JAKARTA – DPR menyindir Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman karena tak menghadiri rapat kerja di Komisi I DPR soal keamanan di Provinsi Papua.

Sebagai informasi, Komisi I DPR mengagendakan rapat kerja  dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, KSAD Dudung, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo pada Kamis (2/2/2023).

Meski begitu, yang hadir hanya Laksamana Yudo, Laksamana Ali, dan Marsekal Fadjar. Ketidakhadiran Jenderal Dudung pun disoroti para anggota Komisi I DPR.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tak senang karena Dudung diwakilkan oleh Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto. Apalagi, lanjutnya, Komisi I baru tahu kalau Dudung tidak hadir rapat pada pagi ini.

"Biasanya selalu ada komunikasi lebih awal, tapi ini pak KSAD tidak hadir," ujar Meutya sebelum membuka rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Dia menekankan, rapat kali ini membahas isu yang sangat penting yaitu keamanan Papua dan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI. Namun, menurut surat yang baru masuk di hari yang sama dengan pelaksanaan rapat, Dudung sedang melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan.

Menurut Meutya, jika Dudung berhalangan hadir seharusnya bisa meminta rapatnya diundur saja bukan malah izin tak hadir.

“Karena gini, kalau misalnya memang harus mengubah harinya [rapat], kita bisa ubah. Ini kita mau bicara Papua, mau bicara alutsista. Jadi sesungguhnya kita harapkan seluruh kepala staf hadir,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengatakan insiden ini akan jadi catatan untuk DPR ke depannya. Bahkan Dave menyinggung terkait anggaran TNI yang diputuskan oleh DPR.

"Berhubung sudah ada Pak Panglima dan dua kepala staf lain, kalau kita hanya berpegang pada kepala staf tidak menghormati juga. Akan tetapi cukup menjadi catatan untuk ke depannya menjaga hubungan kerja kita. Biar bagaimana pun anggaran TNI AD juga kita yang buat bersama-sama," ujar Dave di kesempatan yang sama.

Akhirnya, rapat itu tepat dibuka oleh Meutya. Meski begitu, rapat tertutup untuk publik.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper