Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rekrutmen dan perlindungan pekerja migran alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Saya telah menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa Malaysia selalu menghargai kontribusi Tenaga Kerja Indonesia [TKI] dan Pekerja Rumah Tangga Indonesia [PRTI] terhadap pembangunan sosial ekonomi Malaysia,” ujarnya di Istana Bogor, Senin (9/1/2023).
Lebih lanjut, dia memastikan telah meyakinkan Presiden Jokowi bahwa Malaysia akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan perekrutan dan perlindungan TKI didasarkan pada undang-undang nasional yang ada.
Tidak hanya itu, dia mengaku juga telah menyarankan agar kedua negara segera memulai negosiasi untuk merevisi Nota Kesepahaman tentang Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia (MoU TKI 2004) yang dinilainya agak 'ketinggalan jaman'. Dia berharap pada tahun ini, ada pembaruan sejalan dengan perubahan istilah yang terjadi saat ini, baik secara kebijakan, hukum dan aturan kedua negara.
Tidak hanya itu, dia melanjutkan bahwa pertemuannya dengan Jokowi juga membahas Batas Darat dan Batas Laut antara kedua Negara, di mana mereka telah sepakat bahwa negosiasi ini akan diintensifkan.
Negosiasi dinilainya perlu dilakukan untuk menemukan solusi segera atas pembatasan perbatasan yang belum terselesaikan sehingga kedua belah pihak dapat melanjutkan agenda pembangunan di wilayah tersebut dan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya masing-masing.
Baca Juga
Kemudian, Anwar mengaku juga membahas mengenai isu diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa, dengan kesepakatan bahwa Malaysia dan Indonesia harus terus bekerja sama untuk menangani setiap diskriminasi kelapa sawit di tingkat internasional.
“Kampanye anti sawit ini tidak berdasar, tidak mencerminkan keberlanjutan industri kelapa sawit terutama di Malaysia dan Indonesia dan bertentangan dengan komitmen UE dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk praktik perdagangan bebas,” tuturnya.
Selain itu, mengenai krisis di Myanmar, Anwar Ibrahim dan Jokowi pun setuju bahwa proses yang dipimpin Asean, khususnya pelaksanaan Konsensus Lima Poin merupakan sarana terbaik untuk menemukan solusi damai di Myanmar.
“Upaya implementasi kesepakatan ini harus terus dilakukan sejalan dengan keputusan para Pemimpin Asean pada KTT Asean November 2022. Otoritas militer Myanmar didesak untuk memberikan komitmen penuh dalam melaksanakan Konsensus Lima Poin segera dan bermakna bagi kesejahteraan rakyat Myanmar,” katanya.
Oleh sebab itu, dalam pertemuan tersebut Anwar pun menyatakan kepercayaan dan dukungan Malaysia terhadap kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua Asean untuk 2023.
“Kami sepakat bahwa Komunitas Asean yang stabil dan tangguh dengan kepatuhan pada Sentralitas Asean akan memungkinkan kawasan ini untuk memberikan respons yang efektif terhadap masalah regional dan regional. tantangan global,” ujarnya.
Tidak hanya Myanmar, PM Malaysia Ke-10 bersama Presiden Jokowi ini mengaku juga membahas hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan China, khususnya bagaimana kesepakatan antara keduanya dapat terus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional, serta ekonomi dunia.
“Malaysia dan Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan semua Negara,” pungkas Anwar.
