Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), Silmy Karim, bakal melepas jabatannya setelah terpilih menjadi Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Silmy mengatakan bakal melepas jabatannya sebagai Direktur Utama di Krakatau Steel setelah nantinya resmi dilantik sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada Januari 2023. Dengan demikian, Silmy bakal merelakan gaji dengan nilai yang sangat tinggi di Krakatau Steel.
Dikutip dari Laporan Tahunan Krakatau Steel 2021, struktur remunerasi yang diterima oleh dewan direksi yakni gaji, tunjangan yang terdiri atas tunjangan hari raya keagamaan, asuransi purna jabatan, dan tunjangan perumahan.
Hal tersebut berdasarkan persetujuan dari Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat No. SR-28/Wk1.MBU.B/10/2021 5 Oktober 2021.
Adapun, honorarium yang tertuang dalam laporan tersebut berjumlah Rp10,96 miliar, tunjangan hari raya keagamaan Rp916,9 juta, tunjangan transportasi Rp1,62 miliar, dan tunjangan lainnya Rp1,39 miliar, tabungan purna tugas Rp2,72 miliar, dan tantiem Rp10,73 miliar.
Dengan demikian, total honorarium yang dikeluarkan oleh Krakatau Steel berjumlah Rp28,33 miliar per tahun untuk 6 posisi direksi yang ada di perseroan.
Apabila gaji direksi dibagi rata, maka masing-masing direksi mendapatkan gaji sekitar Rp4,72 miliar per tahun atau Rp393 juta per bulan. Namun, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, besaran gaji direksi lainnya sebesar 85 persen dari gaji Direktur Utama.
Sekadar informasi, Dewan Komisaris mengusulkan besaran remunerasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan hasil kajian dan memperhatikan realisasi pencapaian KPI dan keadaan keuangan Perseroan.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), Silmy Karim terpilih sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham sekaligus Ketua Panitia Seleksi Dirjen Imigrasi, Andap Budhi Revianto, mengatakan bahwa Penunjukkan Silmy Karim sebagai Dirjen berdasarkan ketetapan yang tertuang dalam Keputusan Presiden No.165/TPA tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Andap menjelaskan bahwa terpilihnya Silmy Karim didasarkan pada hasil proses seleksi yang terdiri dari berbagai tahapan.
"Silmy Karim terpilih setelah mengikuti rangkaian seleksi terbuka Dirjen Imigrasi mulai dari sejak proses administrasi dan rekam jejak, seleksi kompetensi bidang melalui penulisan makalah, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui asesmen oleh Badan Kepegawaian Negara, hingga wawancara oleh Tim Pansel," ujar Andap dalam keterangan resmi, Senin (26/12/2022).
