Bisnis.com, JAKARTA -- Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf atas perbudakan yang dilakukan oleh Belanda selama masa penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun.
Rutte secara spesifik menuturkan bahwa kejahatan perbudakan merupakan fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan.
Pemerintah Belanda mencatat bahwa hingga tahun 1814, lebih dari 600.000 wanita, pria, dan anak-anak Afrika yang diperbudak dikirim ke benua Amerika di bawah kondisi yang memprihatinkan oleh para pedagang budak Belanda.
"Kebanyakan ke Suriname, tetapi juga ke Curaçao, Sint Eustatius dan tempat lainnya.
Mereka diambil dari keluarganya, direndahkan, diangkut seperti ternak dan dirawat. Seringkali di bawah otoritas pemerintah Perusahaan India Barat."
Sementara di Asia, antara 660.000 dan lebih dari 1 juta orang – Belanda bahkan tidak tahu persisnya – diperdagangkan di wilayah-wilayah yang berada di bawah otoritas Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC.
Adapun permintaan maaf itu ditujukan Rutte kepada semua orang yang diperbudak dan yang menderita akibat tindakan itu, kepada putri dan putra, termasuk semua keturunan korban perbudakan Belanda pada masa lalu hingga saat ini.
Baca Juga
Sayangnya permintaan maaf Rutte tidak termasuk Indonesia, negara yang pernah mengalami penjajakan langsung oleh Belanda sejak tahun 1800-an. Rutte hanya sesekali menyebut istilah Hindia Belanda dan VOC, dia secara spesifik tidak mengajukan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia.
"Perdana Menteri menyampaikan permintaan maafnya di Arsip Nasional di Den Haag di hadapan perwakilan organisasi yang mengadvokasi pengakuan konsekuensi perbudakan," demikian dikutip dalam keterangan resmi, Selasa (20/12/2022).
Rutte memandang bahwa jumlah ini tidak bisa dipercaya. Penderitaan manusia di baliknya bahkan lebih tak terbayangkan. "Tak terhitung kisah dan kesaksian yang bertahan yang membuktikan betapa kekejaman dan kesewenang-wenangan tidak dibatasi dalam sistem perbudakan," jelasnya.
"Untuk ini saya minta maaf atas nama pemerintah Belanda."
