Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa selama 4 tahun terakhir, upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan untuk mencapai target prevalensi 14 persen pada 2024.
“Lebih dari itu, kita ingin segala bentuk masalah gizi dihapuskan dari bumi Indonesia pada 2030, sesuai target SDGs,” ujarnya di Hotel Shangri-La Ballroom, Selasa (6/12/2022).
Dia melanjutkan, upaya tersebut dilakukan bukan semata tentang penurunan angka prevalensi, melainkan juga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyambut bonus demografi pada 2045.
“Kami [pemerintah] ingin, ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan pada 2045, Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Harapannya, Indonesia Emas pada gilirannya mampu menjelma menjadi realitas,” tuturnya.
Oleh karenanya, Wapres kembali mengingatkan bahwa waktu menuju target 14 persen hanya tersisa kurang dari 2 tahun.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengungkapkan capaian prevalensi stunting yakni berhasil diturunkan dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 24,4 persen pada 2021. Dia berharap tren penurunan prevalensi stunting juga akan berlanjut pada tahun ini.
Baca Juga
Meskipun begitu, dia mencatat masih terjadi beberapa persoalan di lapangan, khususnya hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama oleh Kementerian dan Lembaga.
Pertama, dia memerinci terkait tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif. Masalah terbesar dalam tata kelola adalah koordinasi.
“Saya minta koordinasi antar-lembaga di semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi.
Para Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Camat, Kepala Desa dan Lurah, saya minta untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menjabarkan masalah lainnya ada pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat.
Penyebabnya, dia menilai kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan.
“Banyak kader yang secara sukarela bekerja di lapangan. Kader-kader ini tentu membutuhkan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi.
Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat kita andalkan,” tandasnya.
