Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi diberi tanggung jawab untuk mengurus masalah banjir yang diperkirakan akan melanda Malaysia.
Adapun Wakil Perdana Menteri Malaysia yang lain, Fadillah Yusof akan fokus pada Sabah dan Sarawak terutama perjanjian MA63.
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, bahwa Ahmad Zahid dan Fadillah memiliki peran dalam ekonomi di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.
"Semua kekuatan yang tersedia didistribusikan kepada mitra yang diamanatkan, kami harus siap untuk ramalan cuaca. Bencana banjir, jadi kami meminta TPM (Ahmad Zahid) untuk memimpin komite bencana dan memiliki tindakan segera untuk memantau dan mempersiapkan," katanya dikutip dari Bernama, Senin (5/12/2022).
Anwar menegaskan penugasan Fadillah Yusof untuk mengatasi permasalahan dalam perjanjian MA63.
"Fadillah diberi tugas untuk memastikan bahwa masalah MA63 dipercepat, terutama yang menyebabkan kecemasan langsung," katanya.
Baca Juga
Dikatakan, sejumlah langkah telah diterapkan untuk menekan biaya hidup termasuk menurunkan harga telur di Malaysia.
Lebih lanjut, Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Mohamad Sabu akan mengumumkan harga telur yang lebih rendah.
"Kami berharap jumlah distribusi telur di pasaran mencukupi dan harga telur yang sudah diceritakan tadi akan berkurang," lanjutnya.
Anwar juga menegur pengusaha Tan Sri Syed Mokhtar Al Bukhary karena perusahaannya memonopoli impor beras.
"Agar adil, kita harus tahu bahwa izin impor bukan konsesi dan tidak diberikan kepadanya, tetapi diberikan kepada perusahaan Bernas yang pada saat itu milik Tan Sri Tan Boon Seng dan Shahidan Kassim," tukas Anwar.
Diberitakan sebelumnya, penunjukan Ahmad Zahid sebagai Wakil PM Malaysia menimbulkan keprihatinan usai adanya tuduhan korupsi.
Ahmad Zahid merangkap sebagai Menteri Pembangunan Pedesaan dan Regional Malaysia yang dilantik pada Sabtu (3/12/2022).
Manajer Senior Penelitian pada Institute untuk Urusan Demokrasi dan Ekonomi, Aira Azhari menyatakan Anwar Ibrahim membutuhkan dukungan Barisan Nasional (BN).
"Pada saat yang sama, Anda tahu banyak aktivis masyarakat sipil, anggota oposisi juga berharap mekanisme lain atau kompromi lain dapat di capai," katanya.
Ahmad Zahid menghadapi 47 dakwaan, 12 karena pelanggaran kepercayaan (CBT), 8 karena korupsi dan 27 karena pencucian uang yang melibatkan puluhan juta ringgit Malaysia milik Yayasan amal Yayasan Akalbudi (YAB).
Ahmad Zahid tercatat sebagai wali yayasan dan satu-satunya penandatangan untuk persidangan YAB yang sedang berlangsung.
