Bisnis.com, JAKARTA – Kesuksesan penyelenggaraan Presidensi G20 diyakini masyarakat makin meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam pergaulan global.
Bahkan, dipercaya menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata global, sekaligus mengokohkan kedaulatan ekonomi nasional.
Hal ini disampaikan melalui Survei Nasional: Persepsi Masyarakat terhadap Pancasila yang disusun oleh Pusat Kajian (Puska) Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI).
Salah satu peneliti Puska Hukum dan Pancasila Kris Wijoyo Soepandji menyampaikan bahwa hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 90 persen masyarakat Indonesia menolak adanya intervensi asing terhadap kebijakan-kebijakan nasional. Mereka menilai Indonesia harus berdaulat dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Dosen FH-UI ini juga melanjutkan bahwa survei ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Pancasila yang dilakukan melalui jajak pendapat secara daring terhadap 1.000 responden.
“Dari survei ditemukan bahwa 62 persen responden menganggap bahwa pemerintah masih berpegang dari Pancasila sebagai dasar pembuatan kebijakan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, meskipun hampir 40 persen sisanya mulai goyah. Namun, 90 persen responden menolak adanya intervensi terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia,” paparnya.
Baca Juga
Kris pun setuju bahwa Pancasila Indonesia punya posisi tawar yang besar dalam ekonomi global. Ini terbukti dari 98 persen responden survei yang menganggap Pancasila masih sangat relevan sebagai pedoman dalam menjalin hubungan dengan negara lain.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan juga menegaskan Indonesia tak bisa diintervensi oleh negara-negara lain.
“Jadi kita harus tahu bargaining position kita, dan itu penting untuk bernegosiasi dengan siapa pun. Saya bicara di forum B20 pada G20 kemarin, jangan pernah ada satu negara pun yang mendikte Indonesia. No country can dictate Indonesia. We know what we are going to do,” ujarnya saat groundbreaking proyek Pomalaa, Minggu (27/11/2022).
Luhut juga turut menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, yang dapat mengatur urusan ekonominya secara mandiri. Pemerintah disebutnya juga akan tegas mengeliminasi intervensi-intervensi asing, apalagi yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
