Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

JK Sebut Presidential Threshold 20 Persen Maharnya Besar, Begini Penjelasannya

JK mengatakan aturan presidential threshold membuat mahar calon presiden (capres) jadi sangat mahal.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com 25 November 2022  |  14:45 WIB
JK Sebut Presidential Threshold 20 Persen Maharnya Besar, Begini Penjelasannya
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla - Bisnis.com
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan aturan ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold membuat mahar untuk jadi calon presiden (capres) sangat mahal.

Untuk diketahui, presidential threshold diatur dalam Pasal 222 UU No. 7/2017 (UU Pemilu). Dalam aturan itu disebutkan bahwa hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh setidaknya 20 persen jumlah kursi di DPR yang dapat mengajukan pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres).

“Untuk mencari 20 persen semua tahu bahwa ada bill, ada biayanya, ada maharnya yang mesti mahal” ungkap JK saat berbincang dengan Rocky Gerung dalam siaran kanal YouTube RGTV channel IDE, dikutip Jumat (25/11/2022).

Dia berterus terang, tak suka dengan aturan presidential threshold. Bahkan, JK berpendapat lebih baik besaran persenan presidential threshold diturunkan.

“Harus turun. Waktu saya jadi wapres [wakil presiden], itu hanya empat persen, 2004,” ujarnya.

JK menambahkan, presidential threshold juga melanggengkan politik uang atau money politic. Menurutnya, terjadi transaksi politik antara pemodal dengan capres. Dia menyamakan transaksi itu sebagai investasi.

“Menjadi pejabat mulai bupati, wali kota, gubernur, dan tentu saja presiden, itu sama saja dengan investasi, dan akhirnya sangat tergantung kepada sponsornya. Akibatnya di suatu kota, sponsor ini minta izin macam-macam, untuk tanah, lahan, gampang jadinya,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, JK berharap besaran presidential threshol bisa diturunkan. Dia juga menyamakan presidential threshold dengan ongkos politik.

“Kalau ongkos kita turunkan, maka harga bayar bisa jatuh,” jelas JK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

capres presidential threshold jusuf kalla
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top