Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

NasDem Bantah Batal Deklarasi 'Koalisi Perubahan' Karena Nama Cawapres Anies

NasDem membantah jika ‘Koalisi Perubahan’ batal dideklarasikan pada 10 November 2022 karena perbedaan pendapat nama cawapres Anies Baswedan.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali (kiri) bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono  (kedua kanan) didampingi Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya (kanan) di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (23/6/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali (kiri) bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya (kanan) di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (23/6/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali membantah jika ‘Koalisi Perubahan’ batal dideklarasikan pada 10 November 2022 karena perbedaan pendapat nama calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan.

Sebagai informasi, Koalisi Perubahan merupakan sebutan untuk calon koalisi antara Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Secara prinsip, ketiga pertai politik (parpol) tersebut sudah sepakat mengusung Anies untuk jadi calon presiden (Capres). Meski begitu, mereka belum mencapai kesepahaman soal cawapres untuk Anies.

“Tidak ada persoalan deadlock dalam keputusan itu [cawapres untuk Anies], belum ada,” ungkap Ali saat dihubungi, Rabu (9/11/2022).

Dia mengatakan, memang belum ada kesepakatan antara NasDem, Demokrat, dan PKS untuk tanggal deklarasi koalisi bersama. 10 November, lanjutnya, hanya tanggal usulan NasDem, sebab esoknya (11/11) merupakan hari ulang tahun partai pimpinan Surya Paloh tersebut.

Ali menjelaskan, Demokrat dan PKS belum menyepakati tanggal usulan NasDem karena masing-masing harus menjalankan mekanisme internal partai terdahulu.

“PKS itu mekanisme mengambil keputusan politik harus lewat Dewan Syura. Nah, terus kemudian Demokrat tentunya juga punya mekanisme sendiri, sehingga harapan itu belum tercapai karena tiap-tiap internal partai belum mengambil keputusan lewat mekanisme mereka,” jelasnya.

Oleh sebab itu, NasDem harus menghormati mekanisme Demokrat dan PKS. Apalagi, ujar Ali, ketiga partai ingin membangun koalisi yang setara satu sama lain. Dia pun belum dapat memastikan kapan pastinya Koalisi Perubahan dapat dideklarasikan.

“Itu [deklarasi koalisi] harus kesepakatan bersama setelah tiap-tiap partai selesai merampungkan mekanisme internalnya, kemudian kita akan sepakati bersama-sama tanggal, waktu, hari yang pas,” ujar Ali.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan pihaknya tak mau terburu-buru mendeklarasikan koalisi bersama NasDem dan PKS.

Hinca menjelaskan, Demokrat masih melihat perkembangan politik yang berjalan. Dia pun mengajak NasDem dan PKS juga berbuat yang sama.

"Kita ini anggap besok pagi sudah mau kiamat, enggak lah, masih panjang [tahapan Pemilu 2024]. Semua masih bisa terjadi," ungkap Hinca kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper