Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Alasan PDIP Tak Sanksi Puan Maharani Soal Dewan Kolonel

Komarudin Watubun menilai Puan Maharani tak ikut terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel sehingga tak diberi sanksi oleh partai.
Ketua DPR RI Puan Maharani /JIBI/Bisnis-Nancy Junita
Ketua DPR RI Puan Maharani /JIBI/Bisnis-Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menilai Puan Maharani tak ikut terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel sehingga tak diberi sanksi oleh partai.

Sebelumnya, sejumlah loyalis Puan Maharani di DPR membentuk sebuah tim bernama Dewan Kolonel untuk menyukseskan langkah putri Megawati Soekarnoputri tersebut menjadi calon presiden (capres) usungan PDI Perjungan (PDIP) di Pilpres 2024.

Para kader PDIP yang tergabung dalam Dewan Kolonel kemudian diberikan sanksi keras dan terakhir karena dinilai melanggar aturan partai. Meski begitu, Puan tak menerima sanksi.

"Mbak Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu [membentuk Dewan Kolonel] mereka berinisiatif untuk melakukan itu. Itu yang harus ditertibkan," jelas Komarudin kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Dia berpendapat, inisiatif para anggota Dewan Kolonel sudah kelewatan batas. Bahkan, Komarudin menganggap mereka hanya cari muka ke Puan.

"Kan terlalu kreatif, untuk cari muka kadang juga. Itu bukan menolong pemimpin, kadang menjerumuskan pemimpin juga," ujarnya.

Komarudin menjelaskan, para anggota Dewan Kolonel melakukan kesalahan karena membentuk organisasi yang tak ada diatur dalam AD/ART partai. Oleh sebab itu, para inisiator Dewan Kolonel sudah dijatuhi sanksi berat dan terakhir.

Selain itu, dia mengungkapkan akan kembali memanggil kader PDIP yang disinyalir juga tergabung dalam Dewan Kolonel. Jika terbukti ikut terlibat, mereka juga akan kena sanksi.

"Saya sudah kontak mereka satu persatu. Mereka tidak mengerti. Ini kita sedang persiapkan untuk panggil gelombang berikutnya. Tertibkan semua tanpa terkecuali," tegas Komarudin.

Sebelumnya, PDIP juga sudah menjatuhkan sanksi lisan kepada Ganjar Pranowo karena pernyataannya yang siap jadi capres. Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Ganjar datang ke Kantor DPP PDIP untuk memberikan klarifikasi pada Senin (24/10/2022) sore.

Tak hanya Ganjar, pada Rabu (26/10/2022) PDIP juga menjatuhkan sanksi keras dan terakhir kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo akibat pernyataan yang mendukung Ganjar Pranowo untuk jadi capres.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper