Bisnis.com, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) memilih tak ikut campur soal isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Oleh sebab itu, lanjutnya, PAN memilih akan lepas tangan untuk menjaga politik tetap kondusif.
“Soal reshuffle, PAN tidak akan ikut campur dan akan menjaga fatsun politik karena itu hak prerogatif presiden,” jelas Yoga lewat pesan singkat kepada Bisnis, Selasa (18/10/2022).
Dia yakin, Jokowi mempunyai pertimbangan tersendiri jika melakukan pergantian jajaran menterinya.
“Presiden tentu telah mempertimbangkan dengan baik segala keputusannya,” ujarnya.
Sebagai informasi, pekan lalu Jokowi mengatakan dirinya sudah memiliki rencana untuk reshuffle kabinet.
Baca Juga
Menanggapi isu reshuffle, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan mendukung penuh Jokowi.
Dia mengatakan, para menteri memang harus loyal kepada presiden. Dengan begitu, mereka dapat bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.
Hasto menyoroti pernyataan politisi senior NasDem, Zulfan Lindan, yang mengatakan Anies Baswedan sebagai antitesa atau kebalikan dari Jokowi. Oleh sebab itu, secara implisit, dia mendorong Jokowi mengganti menteri yang berasal dari NasDem.
"Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden, terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden,” jelas Hasto kepada awak media di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tak akan mempermasalahkan jika memang Jokowi melakukan reshuffle kabinet karena merupakan haknya.
Ali yakin Jokowi akan melakukan evaluasi para menterinya berdasarkan potensi, bukan hal lainnya. Meski begitu, dia mengatakan akan mempermasalahkan jika ada yang coba memprovokasi Jokowi untuk mengganti menteri yang berasal dari NasDem.
Apalagi, lanjut Ali, alasannya hanya karena NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Dia mencontohkan pernyataan Hasto yang menyatakan menyebutkan ‘yang biru’ sudah lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena punya capres sendiri.
“Artinya tuduhan-tuduhan, itu mencoba memprovokasi Pak Presiden ya untuk kemudian memberikan ‘punishment’ lah kepada NasDem, kader Partai Nasdem kan,” jelas Ali saat dihubungi Bisnis, Selasa (18/10/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
