Bisnis.com, JAKARTA – Partai NasDem tidak akan mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Dia yakin Jokowi akan melakukan evaluasi kepada para menterinya berdasarkan potensi, bukan hal lainnya.
“Sehingga nanti kalau kemudian dievaluasi, kemudian direorganisasi, bahwa ada kader Partai NasDem dianggap tidak layak lagi membantu presiden, ya hak beliau memberlakukan pergantian,” ujar Ali saat dihubungi Bisnis, Selasa (18/10/2022).
Meski begitu, dia mengatakan pihaknya akan mempermasalahkan jika ada yang coba memprovokasi Jokowi untuk mengganti menteri yang berasal dari NasDem. Apalagi, lanjut Ali, alasannya hanya karena NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Dia mencontohkan pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyatakan menyebutkan ‘yang biru’ sudah lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena punya capres sendiri.
“Artinya tuduhan-tuduhan, itu mencoba memprovokasi Pak Presiden ya untuk kemudian memberikan ‘punishment’ lah kepada NasDem, kader Partai Nasdem kan,” jelas Ali.
Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengaku partainya kerap kali menerima desakan untuk segera mundur dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ada yang desak kita minta presiden keluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan. Itu lah tantangan, itu yang kita hadapi," terang Surya dalam peluncuran program NasDem Memanggil di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
Menurut Ali, sosok yang dimaksud Surya Paloh mendesak agar NasDem keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Komentar Hasto
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto memang menyambut baik rencana Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Dia mengatakan, para menteri memang harus loyal kepada presiden. Dengan begitu, lanjutnya, mereka dapat bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.
Hasto menyoroti pernyataan salah satu politisi senior NasDem, Zulfan Lindan, yang mengatakan Anies Baswedan sebagai antitesa atau kebalikan dari Jokowi.
"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden, terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden,” jelas Hasto kepada awak media di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Di sisi lain, ada tiga kader Partai NasDem yang masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar; dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
