Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Temui Kasus Penyaluran BLT BBM Salah Sasaran dan Pungutan Liar, Segera Laporkan ke Sini!

Berikut cara melaporkan kasus salah sasaran dan dugaan pungutan liar terkait penyaluran BLT BBM.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 23 September 2022  |  10:35 WIB
Temui Kasus Penyaluran BLT BBM Salah Sasaran dan Pungutan Liar, Segera Laporkan ke Sini!
Ilustrasi BLT UMKM 2022. ANTARA FOTO / Aprillio Akbar
Bagikan

Bisnis.com, SOLO - Penyaluran bantuan langsung tunai BBM (BLT BBM) terdeteksi salah sasaran. Setidaknya ada 1,3 juta masyarakat mampu yang mendapat bantuan.

Salah satu warga Yogyakarta pun terdetekti mendapat bantuan senilai Rp500 ribu, padahal dirinya memiliki mobil.

Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja menyebut warga tersebut menjadi warga salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial BBM.

Yang disayangkan, terdapat masyarakat miskin terdampak yang tercatat tak pernah mendapat bantuan sama sekali.

Apabila menemui kasus serupa, pemerintah mengharapkan adanya laporan yang disampaikan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Masyarakat dapat melaporkan penyaluran dan penerimaan BLT BBM salah sasaran dengan menghubungi hotline bantuan Kemensos di nomor 0811 10 222 10 atau melalui email [email protected]

Kemensos juga menerima laporan dan keluhan mengenai pungutan liar atau penyelewengan bansos yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Seperti diketahui, pemerintah menganggarkan Rp12,39 triliun untuk menyalurkan BLT BBM Rp600 ribu kepada 20,65 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia.

BLT BBM 2022 diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga BBM.

Adapun syarat menerima BLT BBM ini yakni merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan bergaji/upah paling tinggi Rp3,5 juta per bulan mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.

Selain itu, sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun anggota TNI/Polri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

blt bantuan langsung tunai bantuan sosial kemensos
Editor : Restu Wahyuning Asih
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top