Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) mengomentari kabar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siap untuk 'turun gunung' di Pemilu 2024.
Pada Program Karni Ilyas Club yang dipantau pada Kamis (22/9/2022), JK mengatakan bahwa apa yang disampaikan SBY merupakan peringatan untuk pemerintah, penguasa saat ini.
“Saya yakin tidak terjadi. Intinya jangan demokrasi ditahan, sehingga capres-cawapres pada Pemilu 2024 tidak hanya dua pasang. Saya percaya Pak Jokowi,” tegas JK.
Lalu, dia menyebut bahwa ada 3 pesan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada masyarakat.
Pertama, taat berkonstitusi. Kedua, jalankan demokrasi dengan baik. Ketiga, ikuti kehendak masyarakat.
“Saya yakin Jokowi menjelaskan hal itu dengan harapan pejabat, lembaga mengikuti cara berpikir Pak Jokowi,” tukas JK.
Dia pun menyinggung pernyataan Jokowi yang menolak 3 periode sebagai Presiden RI dan menambahkan, bahwa cara berpikir SBY sejalan dengan Presiden Jokowi.
Sebelumnya ramai diberitakan, beredar video pernyataan dari SBY yang mengaku siap untuk 'turun gunung' di Pemilu 2024 mendatang. Pernyataan SBY ini beredar dalam sebuah TikTok @pdemokrat.sumut.
Alasan untuk turun gunung karena dirinya sudah melihat adanya tanda-tanda Pemilu 2024 mendatang tidak jujur dan adil.
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY.
Menurut SBY, dirinya mendapatkan informasi bahwa Pemilu 2024 akan diatur hanya ada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti hanya diinginkan oleh mereka hanya dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikendaki oleh mereka," tegasnya.
Presiden RI ke-6 ini menegaskan, dugaan ketidakjujuran Pemilu 2024 ini agar Partai Demokrat bersama dengan koalisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapres di Pilpres 2024.
"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan," tuturnya.
SBY mengungkapkan, jangan rusak Pemilu 2024 mendatang dengan menggunakan cara-cara curang. Sebab rakyat berhak memilih siapa capres dan cawapres yang mereka kehendaki.
"Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat," tegasnya.
SBY menjelaskan, selama dirinya menjadi kepala negara dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014 dan Partai Demokrat menjadi penguasa, tidak pernah menggunakan cara-cara kotor guna merusak pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
