Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menilai konflik geopolitik yang terjadi di dunia masih menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Sebagai contoh, kata Handoko, konflik geopolitik yang melibatkan Rusia dan Ukraina faktanya menjadi salah satu penyebab kenaikan harga berbagai komoditas pangan dan energi, termasuk di Indonesia. Hal tersebut diyakinimnya dapat menghambat keberhasilan Indonesia untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem yang ada.
"Kita dihadapkan pada kenyataan terjadinya kenaikan harga-harga, terutama berbagai komoditas pangan dan energi akibat dari situasi geopolitik yang belum menunjukan tanda-tanda berakhir," tutur Handoko dalam Bincang Pembangunan BRIN 'Mewujudkan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024', Rabu (21/9/2022).
Handoko menambahkan, kondisi tersebut dapat memengaruhi keadaan ekonomi Indonesia baik pada level makro maupun mikro. Menurutnya, hal ini mengharuskan pemerintah untuk dapat terus memperbarui kebijakan yang berfokus pada perluasan lapangan kerja yang produktif, pembentukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pengaturan stabilitas inflasi dan harga.
Sementara itu, untuk meminimalisir dampak kondisi geopolitik terhadap level ekonomi mikro Indonesia, Handoko menilai perlu untuk membentuk kebijakan terkait penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin Indonesia melalui program ekonomi produktif.
"Kita menghadapi rintangan yang tidak mudah, khususnya dua isu strategis yang menjadu tantangan pada level mikro yaitu akurasi data dan sinergi antarprogram yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan dunia usaha," terangnya.
Kepala BRIN beralasan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Rapat Terbatas Kabinet Indonesia Maju tentang Strategi Pengentasan Kemiskinan pada 4 Maret 2020.
Jokowi menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai angka 0 persen pada tahun 2024. Artinya, target yang dicanangkan Jokowi bahkan enam tahun lebih cepat dari target penghapusan kemiskinan esktrem dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Untuk mencapainya, pada tahun ini, pemerintah disebut tengah memfokuskan diri dalam pengentasan kemiskinan di 212 kabupaten/kota. Sementara itu, hingga 2024, fokus pengentasan kemiskinan akan ditujukan kepada 514 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,3 hingga 3 persen. Dengan demikian, diharapkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat mencapai angka 0 persen pada 2024.
