Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR Tagih Transparansi Hasil Perundingan Batas ZEE dengan Vietnam

DPR meminta pemerintah untuk menjelaskan hasil perundingan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com 17 September 2022  |  09:50 WIB
DPR Tagih Transparansi Hasil Perundingan Batas ZEE dengan Vietnam
Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie. - Dok.DPR
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTADPR meminta pemerintah untuk menjelaskan hasil perundingan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam yang telah berlangsung cukup lama.

Syarief Abdullah Alkadrie, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri melibatkan DPR dalam dialog sengketa maritim dengan Vietnam.

“Ini masalah kedaulatan, hal yang tidak bisa ditawar-tawar, sehingga kewajiban DPR RI untuk terlibat, karena merupakan perwakilan rakyat,” kata Syarif dalam keterangan pers, Sabtu (17/9/2022).

Adapun, perundingan batas ZEE dengan Vietnam pertama kali diadakan pada 21 Mei 2010. Pertemuan yang sudah dilakukan belasan kali tersebut kini mulai mencapai titik terang.

Diketahui, Tim Teknis Indonesia dan Vietnam telah melakukan perundingan ke-14 pada pertengahan Juli 2022. Indonesia dikabarkan siap membuat konsesi untuk mempermudah proses negosiasi.

Syarief meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memberikan penjelasan kepada Komisi I DPR RI dan publik. Dia menilai proses perundingan antara dua negara ini dianggap tidak transparan.

Menurut Syarief, penetapan batas ZEE ini akan berdampak pada dua sisi. Pertama, segi kedaulatan, karena penetapan batas wilayah negara merupakan isu yang sensitif karena menyangkut hajat orang banyak.

Kedua, segi ekonomi. Indonesia sebagai negara maritim yang kaya sumber daya laut tentu sangat bergantung pada sektor kelautan dan perikanan untuk mengisi kas negara dan juga demi kestabilan ekonomi.

Menurut Syarief dalam perundingan kubu nelayan akan menjadi kelompok yang paling dirugikan. Pernyataan itu disampaikan organisasi nelayan tradisional Serikat Nelayan Indonesia (SNI).

Perundingan ZEE memiliki dampak langsung kepada daerah penangkapan ikan yang langsung berhubungan dengan para nelayan. Menurutnya, probabilitas akan mandeknya ekonomi di sektor perikanan ini perlu dievaluasi lagi oleh pihak Indonesia, agar jangan sampai negara yang justru dirugikan.

“Jadi pentingnya ada evaluasi ulang oleh pemerintah agar negara dan rakyat kita tidak dirugikan,” ujar Syarief.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

vietnam dpr zona ekonomi ekslusif
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top