Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) untuk mencari terobosan pemanfaatan anggaran penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif.
Wapres yang menjabat Ketua KPRBN ini mengungkapkan alasannya yakni anggaran penanggulangan kemiskinan selama ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemanfaatannya dilakukan sendiri-sendiri.
"Wapres memberikan arahan, coba diberikan usulan supaya [sistem] penganggaran secara sendiri-sendiri ini bisa diterobos sehingga kita bisa kerja kolaboratif," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi usai mendampingi Wapres dalam pertemuan dengan Sekretaris Eksekutif KPRBN dan jajarannya di Kediaman Resmi Wapres, Selasa (13/09/2022), dikutip dari keterangan resmi.
Menurut Wapres, kata Masduki, apabila kerja kolaboratif ini dapat dilakukan, maka akan lebih mudah dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan.
"Karena anggaran-anggarannya itu sudah bisa lebih efisien sebab direncanakan bersama-sama. Ini yang tadi disampaikan," terangnya.
Hal penting lain, yang juga menjadi perhatian serius Wapres adalah terkait perencanaan dan penganggaran di kementerian/lembaga yang orientasinya hanya sekedar penyerapan.
Oleh sebab itu, kata Masduki, Wapres juga meminta KPRBN untuk mencari solusi atas permasalahan ini, yakni agar perencanaan dan pemanfaatan anggaran pada kementerian/lembaga dapat mencapai target manfaat (outcome) yang dihasilkan.
"Baiknya kan mestinya kalau sebuah perencanaan itu sampai ke tingkat outcome, tingkat manfaat. Untuk apa dana ini, di mana [penggunaannya] lalu kemudian manfaatnya buat masyarakat apa?" urai Masduki.
Wapres juga menegaskan bahwa masalah perencanaan dan penganggaran ini tidak hanya terkait dengan penanggulangan kemiskinan saja yang perlu diperbaiki, tetapi juga pada bidang-bidang lain.
Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo melaporkan kepada Wapres bahwa KPRBN saat ini tengah menyusun model penguatan sinergi antarkementerian/lembaga untuk menangani kemiskinan.
"Seperti kita ketahui masalah kemiskinan itu kan ditangani oleh berbagai kementerian dan lembaga dan selama ini ternyata cara penanganannya itu terlalu sektoral. Jadi ego sektoral dari pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini menjadi hambatan," terangnya.
Dalam konteks ini, kata Masduki, KPRBN merekomendasikan cara agar perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan dapat terintegrasi.
Eko Prasojo juga melaporkan bahwa setiap kementerian/lembaga ternyata memiliki sistem perencanaan dan penganggaran sektoral.
Masduki menambahkan, karena alasan tersebut, Wapres pun meminta KPRBN segera menemukan solusi-solusi yang efektif atas segala permasalahan tersebut.
"Saya kira itu yang dilaporkan dan arahan Wapres carilah segera solusi-solusi supaya masalah-masalah reformasi birokrasi itu bisa efisien pelaksanaannya," pungkas Masduki.
