Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KSP: Wacana Jokowi 3 Periode Itu Racun!

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramowardhani mengatakan wacana Jokowi tiga periode itu didorong oleh kelompok beracun dan berbahaya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat daerah asal Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Upacara Detik-Detik Proklamasi. Pada upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-77 kemerdekaan RI di Jakarta, Rabu (17/8/2022). Biro Pers Sekretariat Presiden-Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat daerah asal Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Upacara Detik-Detik Proklamasi. Pada upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-77 kemerdekaan RI di Jakarta, Rabu (17/8/2022). Biro Pers Sekretariat Presiden-Muchlis Jr

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) meminta kelompok masyarakat atau relawan pendukung Jokowi agar menghentikan isu presiden tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Deputi V KSP Jaleswari Pramowardhani mengatakan isu tersebut kembali mencuat sehingga KSP mengibaratkan mereka yang mendorong Jokowi kembali menjabat seperti memberikan racun.

"Siapa pun yang mendorong isu Presiden Jokowi menjabat kembali setelah 2024, sesungguhnya berusaha mencari muka atau menjerumuskan. Mereka bermain gimik yang membahayakan presiden. Seolah memberi madu padahal racun," katanya kepada wartawan, Senin (5/9/2022).

Jaleswari menyatakan bahwa wacana tersebut merupakan isu yang sangat tidak produktif dan menegaskan Jokowi sudah menetapkan hanya akan menjabat dua periode sekaligus menepis adanya penundaan pemilu.

"Presiden sudah berulang kali menyatakan yang substansinya hanya menjabat selama dua periode jabatan. Tidak ada perpanjangan jabatan, tidak ada penundaan pemilu, juga tidak tiga periode. Hanya dua periode jabatan," ujarnya.

Namun, dia mengatakan, pemerintah tidak bisa menertibkan gerakan yang menyuarakan isu presiden tiga periode itu. Dia berbicara mengenai prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan asalkan tidak anarkis.

"Nanti jika ditertibkan pemerintah dianggap represif, dianggap menghalangi kebebasan berekspresi. Ini negara demokrasi, asal jangan anarki dan tetap menggenggam prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan konstitusi kita," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Editor : Wahyu Arifin
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper