Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini menyampaikan bahwa kementeriannya akan terus berupaya agar seluruh penerima manfaat mendapat bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Nanti kami akan selesaikan, jadi kami punya program nanti yang untuk daerah pegunungan itu kami akan kirim sendiri secara khusus. Jadi nanti bisa komplain ke kami. Kayak kemarin kami sudah ke Nduga, kami khusus bagi-bagi yang belum, yang tidak ada namanya kita bagi,” kata Risma dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (31/8/2022)
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 per orang terkait pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pertama kalinya di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Rabu (31/8).
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyerahkan BLT kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
“Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan Rp150.000, jadi totalnya Rp600.000, dan diberikan dua kali [masing-masing] Rp300.000. Hari ini telah dimulai di Kantor Pos Kabupaten Jayapura, di Sentani, Jayapura,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Kepala Negara menjelaskan bahwa BLT BBM akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut, menurutnya, diberikan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini.
“Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” katanya.
Selain kepada 20,6 juta penerima manfaat, Presiden mengatakan bahwa bantuan subsidi BBM juga diberikan kepada para pekerja dengan jumlah nominal yang sama.
“Jadi selain pemberian BLT BBM kepada 20.600.000 penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja, juga sebesar Rp600.000 untuk kurang lebih 16 juta pekerja,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun dengan mekanisme penyaluran bantuan ditentukan oleh Kementerian Sosial.
“Bapak Presiden meminta supaya kami, saya dalam hal ini bersama dengan Ibu Menteri Sosial, dan Pak Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya di Kantor Presiden, Senin (29/8/2022).