_1660042697.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Penggeledahan kediaman pribadi mantan presiden AS Donald Trump di Florida oleh FBI, yang dinilai dramatis dan belum pernah terjadi sebelumnya, memicu ancaman pembalasan dari para pendukungnya dari Partai Republik.
Penggeledahan itu juga memicu spekulasi terkait rencana Trump untuk kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024.
Dilansir dari TheGuardian, Rabu (10/8/2022), para pendukungnya mendorongnya untuk mengumumkan pencalonan sebelum pemilihan paruh waktu yang menentukan pada bulan November mendatang.
Tindakan para agen FBI di kawasan perkebunan Mar-a-Lago milik Trump itu telah disahkan pengadilan yang diduga terkait dengan penyelidikan jangka panjang soal pelanggaran Trump dalam menangani dokumen rahasia pemerintah saat meninggalkan Gedung Putih pada 2021.
Sebelumnya, politik AS sudah terpecah di antara pendukung Partai Demokrat dan Partai Republik pada Pilpres 2020.
Kevin McCarthy, pemimpin minoritas DPR, mengancam untuk menyelidiki departemen kehakiman jika partainya memenangkan kendali majelis tahun depan yang diperkirakan akan terjadi.
Baca Juga
Dia mengatakan Departemen Kehakiman telah bermain politik sehingga tidak dapat ditolerir.
Kevin McCarthy mengisyaratkan bahwa jika dia memegang palu tahun depan, para anggota Partai Republik di DPR akan membuka penyelidikan Kongres terhadap Jaksa Agung Merrick Garland.
"Jaksa Agung Garland, simpan dokumen Anda dan kosongkan kalender Anda," ujarnya.
Di sisi lain, Partai Demokrat menyambut baik aksi penggerebekan oleh FBI tersebut.
"Ini adalah preseden mengerikan bagi Departemen Kehakiman untuk menyelidiki mantan presiden Amerika Serikat,” kata anggota kongres Ted Lieu, seorang anggota Partai Demokrat dari California.
Menurutnya, satu-satunya preseden yang lebih buruk adalah Kejaksaan Agung adah tidak menyelidiki orang karena orang tersebut adalah mantan presiden.
"Tidak ada seorang pun yang kebal hukum," imbuhnya.
Partai Demokrat juga menuduh Partai Republik munafik setelah bertahun-tahun menyerukan penuntutan atas Hillary Clinton, saingan Trump pada 2016 dalam pemilihan presiden. Saat itu, Hilary dianggap salah karena menangani informasi rahasia dengan menggunakan server email pribadi.
Trump berusaha untuk mengeksploitasi penyelidikan dan mendorong upaya untuk menguncinya selama kampanye.
