_1660042697.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA – Penyelidik federal AS menggeledah kediaman mantan Presiden AS Donald Trump di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, Senin (8/8/2022).
Dilansir The Guardian pada Selasa (9/8/2022), FBI mengeluarkan surat perintah penggeledahan kediaman Trump sebagai bagian dari penyelidikan atas kemungkinan penghapusan dan penghancuran dokumen Gedung Putih yang berpotensi melanggar hukum oleh mantan presiden itu setelah ia lengser tahun lalu.
Penggeledahan kediaman Trump di Mar-a-Lago ini merupakan rangkaian dari penyeledikan sejak awal tahun, atas hilangnya 15 kotak dokumen presiden dari Gedung Putih, termasuk dokumen rahasia, serta penghancuran materi lainnya.
Namun, Trump ternyata juga pernah dan sedang menghadapi penyelidikan dan atas tindakan hukum lain di berbagai bidang. Berikut ringkasan tuntutan hukum atas Trump selengkapnya, seperti dilansir dari The Guardian pada Selasa (9/8/2022).
Dokumen Rahasia
Pada bulan Januari, ketika Badan Arsip dan Catatan Nasional AS (Nara) bersiap untuk memindahkan dokumen dari Gedung Putih ke komite terpilih DPR yang menyelidiki serangan 6 Januari, ditemukan sekitar 15 kotak dokumen telah dibawa secara tidak semestinya ke Mar-a-Lago.
Dokumen itu akhirnya dikembalikan ke Nara setelah negosiasi dengan pengacara Trump. Namun, pejabat Nara menemukan bahwa mantan presiden telah membawa serta beberapa dokumen yang ditandai dengan jelas sebagai rahasia dan sensitif untuk keamanan nasional.
Baca Juga
Adapun dokumen yang berada dalam kotak tersebut termasuk surat yang ditinggalkan untuk Trump oleh pendahulunya sebagai presiden, Barack Obama, “surat cinta” dari Kim Jong-un dari Korea Utara, dan model Air Force One dengan corak merah-putih-biru yang dipilih Trump tetapi dibatalkan oleh pemerintahan Biden.
Serangan di Capitol
Sebuah tim kongres yang menyelidiki serangan 6 Januari oleh para pendukung Trump di AS Capitol kini tengah mengembangkan kasus atas dugaan trump melanggar hukum dalam upaya membatalkan kekalahannya pada Pilpres 2020.
Wakil ketua Tim Liz Cheney mengatakan komite dapat membuat banyak rujukan ke Departemen Kehakiman untuk mencari tuntutan pidana terhadap Trump, yang menuduh tim tersebut melakukan penyelidikan palsu.
Dalam pengajuan tuntutan pada Maret silam, komite merinci upaya Trump dalam membujuk Mike Pence agar menolak daftar pemilih untuk Joe Biden atau menunda penghitungan suara di Kongres.
Komite tidak dapat menuntut Trump dengan kejahatan federal. Keputusan itu harus dibuat oleh Departemen Kehakiman, yang dipimpin oleh Jaksa Agung Merrick Garland. Jika Departemen Kehakiman mengajukan tuntutan, maka tantangan utama jaksa adalah membuktikan bahwa Trump bertindak dengan niat korupsi.
Penipuan Penggunaan Dana
Partai Demokrat mengatakan dalam sidang Juni komite 6 Januari bahwa Trump mengumpulkan sekitar US$250 juta dari para pendukung untuk memajukan klaim penipuan di pengadilan bahwa dia memenangkan pemilihan. Namun, dia justru mengarahkan banyak uang yang dikumpulkan ke untuk tujuan lain.
Kasus ini meningkatkan kemungkinan bahwa ia dapat didakwa dengan penipuan penggunaan dana, yang melarang memperoleh uang dengan “dalih palsu atau penipuan,” berdasarkan pandangan pakar hukum.
