Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melakukan efisiensi dengan memberhentikan lebih dari 1.350 pegawai Departemen Luar Negeri AS.
Mengutip Reuters, Sabtu (12/7/2025), Departemen Luar Negeri AS mulai memberhentikan lebih dari 1.350 pegawai yang berbasis di AS pada Jumat, saat pemerintahan Presiden Donald Trump melanjutkan perombakan besar-besaran korps diplomatiknya.
Pemecatan yang mencakup 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 petugas layanan luar negeri yang berbasis di AS ini terjadi di tengah krisis global yang dihadapi Washington, yakni perang Rusia di Ukraina, okupasi Gaza oleh Israel yang telah berlangsung hampir dua tahun, dan ketegangan tinggi antara Israel dan Iran yang membuat Timur Tengah berada di ambang krisis.
Dalam pemberitahuan internal, Departemen Luar Negeri AS menyampaikan kepada karyawannya bahwa instansi tersebut sedang menyederhanakan operasi domestik untuk fokus pada prioritas diplomatik.
“Pengurangan jumlah karyawan telah dirancang dengan cermat untuk menargetkan fungsi non-inti, kantor yang tumpang tindih atau berlebihan, dan kantor di mana efisiensi yang signifikan dapat ditemukan,” demikian isi pemberitahuan tersebut.
Pengurangan total tenaga kerja akan mencapai hampir 3.000 orang, termasuk pengunduran diri sukarela, menurut pemberitahuan dan seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri, dari total 18.000 karyawan yang berbasis di AS.
Langkah ini merupakan langkah pertama dari restrukturisasi yang diinginkan Trump untuk memastikan kebijakan luar negeri AS selaras dengan agenda “America First”.
Mantan diplomat dan kritikus mengatakan pemecatan petugas layanan luar negeri berisiko mengganggu kemampuan Amerika Serikat untuk menghadapi ketegasan yang makin meningkat dari negara seperti seperti China dan Rusia.
Senator Demokrat Tim Kaine dari Virginia dalam sebuah pernyataan menyampaikan bahwa Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Rubio sekali lagi membuat Amerika Serikat kurang aman dan kurang terjamin.
“Ini adalah salah satu keputusan paling konyol yang bisa diambil pada saat China memperluas jejak diplomatiknya di seluruh dunia dan membangun jaringan pangkalan militer dan transportasi di luar negeri, Rusia terus melakukan serangan brutal terhadap negara berdaulat, dan Timur Tengah terjerumus dari krisis ke krisis,” kata Kaine.
Merespons pemberhentian ini, puluhan pegawai Departemen Luar Negeri berkumpul di lobi kantor pusat departemen di Washington untuk mengadakan aksi. Puluhan orang menangis sambil membawa barang-barang mereka dalam kotak dan berpelukan serta berpamitan dengan teman dan rekan kerja.
Di luar, puluhan orang lain berbaris terus bertepuk tangan dan bersorak untuk mereka, beberapa memegang spanduk bertuliskan, “Terima kasih para diplomat Amerika.” Senator Demokrat Chris Van Hollen turut menghadiri demonstrasi tersebut.
Sebuah daftar periksa pemutusan hubungan kerja lima halaman yang dikirimkan kepada pekerja yang dipecat pada Jumat, dan dilihat oleh Reuters, memberitahu karyawan bahwa mereka akan kehilangan akses ke gedung dan email mereka pada pukul 5 sore EDT pada Jumat.
Sinyal yang Salah
Trump pada Februari 2025 memerintahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk merombak layanan luar negeri agar kebijakan luar negeri presiden asal Partai Republik tersebut “diterapkan dengan setia”. Dia juga berulang kali berjanji untuk “membersihkan deep state” dengan memecat birokrat yang dianggapnya tidak setia.
Perombakan ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk memperkecil birokrasi federal dan memotong pengeluaran yang menurutnya boros uang pajak. Sebelumnya, pemerintahan Trump telah membubarkan Badan Bantuan Internasional AS (USAID), lembaga bantuan utama Washington yang mendistribusikan miliaran dolar bantuan di seluruh dunia, dan menggabungkannya ke bawah Departemen Luar Negeri.
Rencana perombakan Departemen Luar Negeri sendiri diumumkan Rubio pada April. Dia menyebutkan bahwa kondisi Departemen Luar Nergri AS saat ini gemuk, birokratis, dan tidak mampu menjalankan misinya di era persaingan kekuatan besar yang baru.
Dia membayangkan struktur yang akan mengembalikan wewenang kepada kantor-kantor regional dan kedutaan besar, serta menghilangkan program dan kantor yang tidak sejalan dengan kepentingan inti Amerika Serikat.
Visi tersebut bakal menghapus peran pejabat tertinggi untuk keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta penutupan beberapa kantor yang memantau kejahatan perang dan konflik di seluruh dunia.
Rencana reorganisasi tersebut diperkirakan akan selesai pada 1 Juli 2025, tetapi tidak berjalan sesuai rencana akibat sengketa hukum yang sedang berlangsung. Departemen Luar Negeri AS tengah menunggu putusan Mahkamah Agung AS terkait upaya administrasi Trump untuk menghentikan perintah pengadilan yang memblokir pemutusan hubungan kerja massal.
Pada Selasa, pengadilan memberikan lampu hijau bagi pemerintahan Trump untuk melanjutkan pemutusan hubungan kerja dan pemangkasan besar-besaran di berbagai lembaga pemerintah.
Sejak itu, Kantor Penasehat Hukum Gedung Putih dan Kantor Manajemen Personel telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga federal untuk memastikan rencana mereka sesuai dengan hukum.
