Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

ICJR Serukan Tersangka Ferdy Sambo Cs Dijerat Pasal 221 KUHP dan Dipidana

ICJR menyerukan agar semua tersangka pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo Cs, dikenai pidana bukan hanya sampai sidang dan sanksi etik.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com 10 Agustus 2022  |  20:19 WIB
ICJR Serukan Tersangka Ferdy Sambo Cs Dijerat Pasal 221 KUHP dan Dipidana
Ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E (kiri) berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat - nym.
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyerukan agar semua tersangka pembunuhan Brigadir Yoshua alias Brigadir J, Ferdy Sambo Cs, dikenai pidana, bukan hanya sampai sidang dan sanksi etik.

Sebelumnya, kasus penembakan Brigadir J menemui babak ke baru setelah Irjen Pol Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (9/8/2022) malam. Kini, ada empat tersangka yang ditetapkan pihak kepolisian yaitu Bharada E, Brigadir RR, KM, dan Ferdy Sambo.

Keempat tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana, yakni Pasal 340 subsidier Pasal 338 Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHP.

Menurut ICJR, tindakan para tersangka dalam menghilangkan bukti rekaman CCTV termasuk dalam obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi proses hukum.

Oleh sebab itu, ICJR merekomendasi agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo menetapkan para tersangka dengan Pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice.

“Kasus ini akan menjadi salah satu uji coba terkait penggunaan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice bagi pelaku yang justru berasal dari aparat penegak hukum,” tulis rilis ICJR, Rabu (10/8/2022).

ICJR juga meminta Presiden dan DPR merancang mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan independen dalam proses penyidikan oleh polisi ke depan. Dikhawatirkan, kasus serupa melibatkan konflik kepentingan dan relasi kuasa di tubuh Polri terjadi lagi.

Menurut ICJR, kasus penembakan Brigadir J harus jadi contoh bahwa Kompolnas dan Propam tidak  mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik jika ada konflik kepentingan dan relasi kuasa dalam kasus internal kepolisian.

“Perlu ada satu lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk menyidik dan menuntut pidana dan etik oknum kepolisian, seperti gabungan fungsi KPK dan KY, namun berfokus pada pengawasan kepolisian,” lanjut ICJR.

Lalu, proses penyusunan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR saat ini perlu mengatur berbagai pasal pidana tentang obstruction of justice.

Dalam pasal 221 KUHP, lanjut ICJR, belum memastikan adanya pidana untuk rekayasa kasus dan rekayasa bukti, seperti kasus penembakan Brigadir J.

Tak lupa, mereka mendorong revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memastikan pengawasan dan kontrol yang lebih efektif kepada kepolisian dalam sistem peradilan.

“Khususnya dalam melakukan fungsi penyidikan, perlu didorong penguatan peran kontrol dari Kejaksaan dan pengawasan dari pengadilan,” jelas ICJR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ferdy Sambo Pembunuhan Brigadir J ruu kuhp
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top