Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut bahwa anggaran yang macet pada tahun 2022 akan berdampak pada kerja operasional para penyelenggaran pemilu.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mencontohkan, biaya operasional untuk kendaraan penyelenggara pemilu belum terpenuhi. Akibatnya, mobilitas petugas KPU di daerah menjadi terganggu.
“Kalau kira-kira perlu mobilitas, lalu anggarannya belum cair itu, jangankan jalan, mobilnya pun gak ada,” ujar Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Hasyim juga meneybut, bahwa banyak kantor KPU di daerah yang perlu renovasi. Dia takut, mengingat kondisi iklim Indonesia yang tak menentu, banyak kantor KPU di daerah yang terkena dampak.
“Situasi seperti ini harus diantisipasi. Belum lagi karena situasi geografis kita, musim hujan, angin, beberapa tempat misalkan sering kebanjiran, kemudian runtuh, kalau kita tidak ada kesediaan dana untuk ini, terus kita mau menoleh ke mana,” ungkapnya.
Dia menambahkan, pada tahun 2022 KPU membutuhkan dana yang tak sedikit. Meski tahapan yang memerlukan dana besar berada di akhir, seperti pemungutan dan penghitungan suara, namun tahapannya sudah harus digarap pada tahun ini.
Baca Juga
Selain itu, Hasyim mengaku semangat para penyelenggara pemilu akan berkurang karena anggaran yang tak optimal.
“Yang jelas akan berpengaruh terhadap semangat, terhadap dorongan orang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggara pemilu,” ujarnya saat ditemui awak media seusai konferensi pers.
Untuk diketahui, KPU mengajukan kekurangan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk tahun 2022. Jumlah tersebut sudah disetujui oleh Badan Anggaran DPR. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui anggaran Rp1,24 triliun.
