Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2004-2007 Ramlan Surbakti menyayangkan anggaran dana untuk KPU tahun ini tidak optimal.
Untuk diketahui, KPU mengajukan kekurangan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk tahun 2022. Jumlah tersebut sudah disetujui oleh Badan Anggaran DPR. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui anggaran Rp1,24 triliun.
"Anggaran itu jangan buat KPU itu mengemis. Sudah disetujui kok, anggaran sekian. Jangan ditunda-tunda," ujar Ramlan saat menemui awak media di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Menurut Ramlan, seharusnya pemerintah tak menyamakan pekerjaan kementerian dengan kerja KPU. Dia mencontohkan, jika suatu kementerian menjalankan proyek dan ternyata anggarannya kurang maka proyek tersebut bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya. Namun, ujar Ramlan, KPU tidak bisa seperti itu.
"KPU enggak bisa, enggak bisa mengatakan wah anggaran kami cuma sekian makanya pemilih yang menggunakan hak pilih hanya separuhnya saja, yang lainnya Pemilu yang akan datang. Itu enggak bisa, harus sekarang," jelas Ramlan.
Dia mengatakan seharusnya pemerintah segera mencairkan dana anggaran yang telah disetujui. Menurutnya, pemerintah tak perlu takut dana anggaran disalahgunakan sebab akan ada pertanggungjawaban dari KPU dan kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga
Ramlan menambahkan, tak elok jika pemerintah menyicil anggaran KPU sebab akan berdampak pada penyelenggaraan Pemilu.
"Tidak seperti sekarang dicicil-cicil, itu sepertinya KPU ngemis gitu. KPU itu untuk apa sih anggaran itu? Untuk melaksanakan tahapan dan program [Pemilu]," ungkapnya.
Pendapat serupa disampaikan Ketua KPU Periode 2017-2022 Arief Budiman. Dia mengatakan seharusnya anggaran dicairkan tepat waktu sebab akan berdampak buruk pada penyelenggaraan Pemilu.
Dia menyarankan KPU dan Kemenkeu lebih sering bertemu untuk menyelesaikan masalah anggaran tersebut.
"KPU dan Kemenkeu harus bertemu lebih intensif. Untuk membicarakan apa? Satu, KPU-nya misalnya bener nggak sib begini? Mana sih yang perlu dipenuhi sekarang? Terus pemerintah, pemerintah juga harus terbuka, misalnya 'eh pemerintah sebenernya punya duit nggak sih sekarang? Ini Pemilu sudah masuk tahapan, duitnya ada nggak? Kalau ada berapa, bisa dicairkan kapan?" jelas Arief.
