Bisnis.com, JAKARTA - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah mewabah di berbagai negara dunia berdampak merugikan perekonomian, terutama para peternak kecil. Indonesia salah satu negara yang tengah melawan wabah PMK, belajar dari negara-negara yang dekat dan berkarakterisitik mirip, dengan penerapannya menyesuaikan kondisi Indonesia dan melakukan penanganan segera.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan PMK Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, di Asia Tenggara, pengendalian PMK sebagian besar mengandalkan vaksinasi. Karena dengan cara 'penghentian' umumnya tidak praktis atau tidak sesuai secara budaya untuk sistem produksi petani kecil.
"Merujuk pada hasil studi telah menunjukkan bahwa vaksinasi PMK akan mengurangi dampak finansial PMK pada mata pencaharian petani kecil di Asia Tenggara. Secara khusus di Thailand, Pemerintahnya mendukung vaksinasi PMK rutin 2 kali setahun pada ruminansia," Wiku dalam Internasional Media Briefing secara virtual, Selasa (2/8/2022) yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Lebih lanjut, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) telah menyatakan daftar negara-negara bebas PMK, yang dapat dilihat sepenuhnya bebas dari PMK atau sebagian di zona, atau kompartemen tertentu dari masing-masing negara. Saat ini, ada 67 negara terdaftar bebas PMK dimana vaksinasi tidak dilakukan, dan 2 negara terdaftar sebagai negara bebas PMK di mana vaksinasi dipraktikkan.
Di Indonesia sendiri, berbagai upaya pengendalian penyebaran penyakit telah digulirkan sejak deklarasi wabah PMK oleh Kementerian Pertanian. Serotipe virus PMK yang telah terkonfirmasi di Indonesia adalah serotipe O dan terdapat beberapa data sekuen PMK yang ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini penting, karena berimplikasi pada penyediaan vaksin yang sesuai dengan serotipe virus yang tersebar di Indonesia.
Indonesia telah membentuk Satgas PMK di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi/kabupaten, juga melibatkan seluruh Pentahelix.
Baca Juga
Menyusul itu, beberapa kebijakan diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran Satgas PMK. Seperti mengatur pembentukan satgas hingga tingkat RT/RW, sistem zonasi PMK, dan lalu lintas ternak, produk hewani segar, dan produk hewani olahan. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mengeluarkan kebijakan, misalnya mengatur bantuan tunai yang diberikan kepada petani yang terkena wabah. Dan sebagai bagi seluruh satgas PMK tingkat regional dan lokal.
Pemerintah juga menerapkan kebijakan berjenjang untuk mengkoordinir alur penanganan PMK di Indonesia, mulai dari Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota hingga ke level minor di masyarakat yaitu RT/RW.
"Ini adalah bukti dari Pemerintah Indonesia sebagai respon cepat terhadap krisis. Komponen Pentahelix meliputi TNI, Polri, Swasta, Akademisi/Pakar/Asosiasi, Unsur Masyarakat, dan Media," tegas Wiku.
