Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memandang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah merupakan hasil respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah persoalan.
Sekadar informasi, Indikator Politik memaparkan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin naik menjadi 67,5 persen.
"Ini adalah cermin dari kepercayaan publik atas kinerja pemerintah dan karenanya pemerintah selalu mengikuti setiap survei yang dilakukan lembaga survei kredibel," katanya dalam acara rilis survei nasional Indikator Politik Indonesia, Senin (11/7/2022).
Mahfud kemudian menilik kembali survei di bulan April 2022, khususnya dibidang ekonomi dan politik. Kala itu, kepercayaan masyarakat pada pemerintah menurun drastis pasalnya muncul persoalan minyak goreng hingga penundaan pemilu.
"Sekarang, sesudah pemerintah merespon itu semua dengan langkah-langkah kebijakan yang menjanjikan untuk perbaikan lalu meningkat lagi (surveinya)," lanjutnya.
Salah satu yang ia tekankan pada saat isu penundaan Pemilu 2024 termasuk Presiden 3 periode. Menurutnya Presiden Jokowi tanggap merespon isu tersebut dan membuat publik kembali optimis.
Baca Juga
"Presiden merespon dengan cepat, 'tidak kami pastikan pemilu 2024 jalan', itu dikatakan oleh presiden sendiri. Masyarakat optimis lalu partai politik mulai melakukan konsolidasi memastika pemilu berjalan," paparnya.
Pernyataan Presiden tersebut dinilai membawa sentimen publik mereda dan menggerakan kembali roda parpol untuk tidak menunda pemilu.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi institusi kejaksaan yang menunjukkan kinerja baik sehingga tingkat kepercayaan publik meningkat. Diketahui, dalam peringkat kepercayaan institusi, kejaksaan selalu berada di posisi ke-8.
Namun, kini lembaga tersebut naik hingga posisi ke-4. Hal ini diyakininya karena kejaksaan menghasilkan pekerjaan yang mumpuni.
Meski begitu, Mahfud juga menyadari adanya penurunan tingkat kepuasan masyarakat dengan sejumlah instansi yang ikut menyeret citra pemerintah, salah satunya KPK.
"Meskipun KPK bukan bagian dari lembaga pemerintah tetapi dalam hukum tata negara, KPK itu masuk dalam rumpun eksekutif. Oleh karena itu, kalau KPK gagal, lalu orang nyorot juga Presiden," ungkapnya.
Mahfud menegaskan pihaknya akan terus mengingatkan dan berkoordinasi terhadap instansi terkait untuk melakukan perbaikan.
Ia juga menyebut penilaian buruk pada pemerintah lebih sering terlihat atau didominasi lewat media sosial, berbeda dengan apa yang ditunjukkan pada survei.
