Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tito Karnavian Perintahkan Kepala Daerah Atasi Penyakit Mulut dan Kuku

Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com 05 Juli 2022  |  12:40 WIB
Tito Karnavian Perintahkan Kepala Daerah Atasi Penyakit Mulut dan Kuku
Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung memasangkan eartag atau tanda pengenal pada telinga hewan ternak sapi yang telah disuntik vaksin untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) di kandang peternakan sapi di kawasan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat, Senin (27/6/2022). Bisnis - Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memerintahan seluruh kepala daerah mempercepat penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), lewat Instruksi Mendagri (Inmendagri) No. 32/2022 yang dikeluarkan pada Senin (4/7/2022).

Dalam Inmendagri tersebut, bubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia harus menentukan zonasi pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK; membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan PMK di wilayah masing-masing; menetapkan status situasi dan sebaran PMK di wilayah masing-masing; melibatkan TNI, Polri, dan tenaga ahli dalam penanganan PMK; menanggarkan dana belanja tidak terduga untuk pennganan PMK; serta melaporkan status wilayah masing-masing ke Satgas PMK, Mendagri, dan Menteri Pertanian secara berkala.

Tak hanya itu, gubernur dan bupati/wali kota juga memastikan keamanan dan keancaran pelaksanaan kurban pada Hari Raya Iduladha 1443 H; menetapkan pejabat otoritas veteriner; dan meningkatkan kewaspadaan warga lewat edukasi.

Walau untuk seluruh kepala daerah, namun Inmendagri tersebut dikhusus untuk 20 provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Bagi kepala dearah yang tak melaksanakan ketentuan Inmendagri tersebut, akan dikenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 – 78 UU No. 23/2014.

Tercatat, hingga Senin (4/7/2022), ada 21 provinsi dan 231 kabupaten/kota yang sudah dimasuki wabah PMK. Melihat wabah PMK sebelumnya, Guru Besar IPB Bayu Krisnamurthi melihat setidaknya Indonesia membutuhkan sekitar 10 tahun untuk benar-benar memberantas wabah tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mendagri kemendagri Tito Karnavian
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top