Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menargetkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menghapus seluruh desa tertinggal dan sangat tertinggal pada 2024 mendatang.
Menurutnya, pembangunan desa merupakan pusat pertaruhan pembangunan Indonesia di masa depan. Jika desa kuat dan mandiri, maka mimpi Indonesia Maju akan makin mudah diwujudkan.
“Saya meminta Kementerian Desa PDTT bekerja keras agar pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal," ujarnya, dikutip melalui laman Wapres, Kamis (23/6/2022)..
Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa saat ini desa juga menjadi titik awal pengungkit pemulihan ekonomi masyarakat, sehingga pemerintah pun mendorong ekonomi desa untuk terus bergerak. Salah satunya, melalui program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) supaya desa makin sejahtera.
"Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui bidang usahanya, sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat desa," tuturnya.
Salah satu cara untuk mengoptimalkan BUMDes, menurut Wapres adalah dengan melibatkan tokoh penggerak desa.
"Saya menilai keterlibatan tokoh penggerak desa menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan memajukan desa," ujarnya.
Selain itu, dia melanjutkan, keberhasilan pembangunan desa tetap harus ditopang oleh partisipasi aktif SDM setempat yang bersama-sama ingin memajukan desanya, di samping juga dukungan BUMN dan korporasi swasta melalui CSR-nya.
"Saya juga meminta BUMN/swasta dan BUMDes terus bersinergi mendukung pembanguan desa. Dukungan BUMN dan swasta untuk memberdayakan BUMDes diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi perdesaan pascapandemi," pungkas Wapres.
Sejalan dengan Wapres, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa BUMDes dan BUMDes Bersama memang merupakan lembaga penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dengan tetap bertumpu pada budaya lokal.
"BUMDes dan BUMDes Bersama mengalami peningkatan dramatis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jumlah BUMDes meningkat drastis 606 persen dari 8.100 pada tahun 2014, menjadi 57.288 BUMDes pada tahun 2021," paparnya.
