Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini menegaskan bahwa langkah penyusunan ulang (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan merupakan akomodasi politik.
Menurutnya, perombakan kabinet yang dilakukan Kepala Negara merupakan keputusan untuk memperkuat bidang-bidang yang dianggap mendesak. Kebutuhan mendesak yang dimaksudkan adalah kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok lainnya.
“Presiden punya ukuran soal fungsi dari kerja. Reshuffle ini adalah upaya menjawab opini masyarakat selama ini,” kata Faldo kepada wartawan, Kamis (16/6/2022).
Oleh karenanya, Faldo meminta agar masyarakat tak berspekulasi negatif terkait keputusan yang diambil Sang Presiden. Apalagi menuding perombakan kabinet sebagai ajang bagi-bagi kursi jabatan kepada partai politik (parpol) koalisi.
Dia memastikan, reshuffle kabinet dilakukan untuk membuat kinerja kabinet lebih lincah sehingga Indonesia dapat bangkit dari dampak pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, Faldo meyakini Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto memiliki kemampuan untuk memperkuat kerja pemerintah, khususnya terkait krisis bahan pokok makanan seperti minyak goreng hingga pemberantasan mafia tanah.
Selain itu, sambungnya, penggantian wakil menteri juga berdasarkan kebutuhan Pemerintah seperti di sektor ketenagakerjaan hingga penerapan omnibus law UU Cipta Kerja.
"Jadi, karena fungsi yang mendesak, jadi butuh penambahan kekuatan di berbagai sektor, misal di ketenagakerjaan soal rencana implementasi omnibus law dan perbaikan. Ini kan butuh tenaga lebih, makanya sisa waktu akan dimanfaatkan optimal. Ada banyak target yang belum tercapai mesti harus dikebut," ujar Faldo.
