Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Reshuffle Kabinet, Pengamat Sebut Mendag Luthfi dan Menkes Budi

Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut nama Mendag Luthfi dan Menkes Budi Gunadi layak direshuffle.
Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dan Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/3/2022)/Biro Setpres
Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dan Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/3/2022)/Biro Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari soal kabar reshuffle kabinet. Menurutnya, dari sisi kinerja, ada dua mennteri yang  layak direshuffle yaitu Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Menurut dia, Lutfi belum menuntaskan persoalan minyak goreng, namun untuk menkes dia tidak menyebut spesifik alasan Budi Gunadi layak direshuffle.

"Terkait minyak goreng sampai saat ini belum selesai dan belum tuntas jadi menteri perdagangan layak untuk reshuffle, lalu menteri kesehatan. Tentu Jokowi punya standar sendiri terkait siapa saja yang layak di reshuffle itu. Kita tunggu saja reshuffle atau tidak, itu kewenangan presiden," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/6/2022).

Isu reshuffle berembus setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membocorkannya pada Juni silam. Namun belakangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah akan ada reshuffle kabinet bulan ini. Ujang pun menilai bahwa hal tersebut tidak baik ketika informasi yang disampaikan menteri dan presiden tidak kompak.

"Saya tidak tahu pertama dari sisi komunikasi mereka apakah pura-pura tidak tahu atau memang mereka komunikasinya jelek. Tentu tidak bagus ketika apa yang disampaikan oleh menteri berbeda dengan apa yang disampaikan presiden. Bagaimana negara ini dikelola kalau informasinya saja tidak sama antara menteri dan presiden," kata Ujang.

Meskipun demikian, Ujang mengatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, sehingga sah-sah saja ketika Jokowi akan mengganti menterinya kapanpun. Namun, dia menyarankan agar presiden mengganti menterinya berdasarkan kinerja bukan politis.

"Kalau kinerja kan siapa yang jelek siapa yang amburadul terkena reshuffle. Kalau politis kinerjanya bagus di reshuffle kalau tidak bagus bisa dipertahankan. Untuk ukuran standarnya adalah kinerja. Ya menteri- menteri yang kerjanya tidak bagus mesti harus rela dan rida," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper