Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 12.000-an Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, jumlah tersebut masih kurang untuk bisa mencapai pelayanan kesehatan yang merata.
Oleh karenanya, Menkes menilai perlu untuk menata ulang jaringan fasilitas layanan kesehatan, diantaranya revitalisasi Posyandu agar menjadi lebih formal dengan anggaran yang sesuai.
Nantinya Posyandu ini bisa diatur oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
“Posyandu ini akan bertindak secara lebih aktif bukan hanya melayani bayi dan ibu tapi akan melayani seluruh siklus hidup termasuk remaja, dewasa, dan lansia,” ujarnya dikutip melalui laman Sehatnegeriku, Selasa (31/5/2022).
Selain itu, Budi juga menilai perlu mereformasi laboratorium kesehatan masyarakat. Misalnya, kata Menkes, setiap Puskesmas bisa melakukan layanan laboratorium misalkan 100 kali, kemudian jumlah tes yang lebih tinggi bisa diterapkan di aboratorium kesehatan tingkat kabupaten/kota, dan seterusnya.
Baca Juga
Menkes menambahkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga akan berfokus pada transformasi layanan rujukan yang akan dimulai dengan tiga penyakit penyebab kematian paling tinggi di Indonesia yaitu penyakit jantung, stroke, dan kanker.
Pasalnya, tidak semua provinsi memiliki rumah sakit dengan fasilitas mumpuni misalnya untuk memasang ring jantung.
“Data yang saya miliki dari 34 provinsi yang bisa melakukan operasi pasang ring itu hanya 28 provinsi. Terus kalau pasien sudah dipasang ring juga tidak bisa, maka tindakan berikutnya adalah bedah jantung terbuka, ini jumlahnya turun lagi dari 28 provinsi kalau tidak salah ke 22 provinsi,” ungkapnya.
Menkes menargetkan seluruh rumah sakit di seluruh provinsi harus mampu menangani penyakit jantung, stroke, dan kanker, yang terstandardisasi pada 2024.
Untuk itu, pemerintah siap memfasilitasi kerja sama antar rumah sakit misalnya dalam mendatangkan dokter-dokter dari negara lain untuk meningkatkan kapasitas dokter Indonesia.
Fokus Terhadap Ketahanan Kesehatan RI
Selain meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan di tingkat Puskesmas, Pemerintah juga akan mengupayakan akselerasi vaksinasi diagnostik dan terapeutik sebagai upaya mempertebal ketahanan kesehatan Indonesia.
Menkes ingin memastikan bahwa vaksin diagnostik dan terapeutik tersedia di Indonesia dengan mencanangkan minimal 50 persen diproduksi di dalam negeri dari hulu ke hilir.
“Kami ingin memastikan sudah bikin rencananya nanti ini lebih berlaku untuk teman-teman di farmasi dan bidang industri. Jadi kalau mereka melakukan produksi dalam negeri semua government, proquirement, akan berikan prioritas ke mereka,” ungkapnya.
Menkes melanjutkan, Kementeriannya juga akan berfokus terhadap pembiayaan kesehatan dengan melakukan transparansi dan perhitungan yang tepat. Hal itu untuk menghindari terjadinya masalah antara penyedia jasa dan yang membayar jasa.
“Kami nanti akan bikin annual health account-nya setiap tahun dan menjadi kewajiban semua fasilitas kesehatan untuk lapor,” ujarnya.
Menurutnya, annual health account ini harus ada untuk bisa mengukur tingkat transparansinya. Untuk itu, Menkes akan mengupayakan penerbitan payung hukum agar bisa mengakomodasi hal tersebut.
“Kami akan bikin informasi itu menjadi simetris dan itu akan kita buat dalam bentuk regulasi sehingga dengan demikian akan transparan,” katanya.
