Bisnis.com, JAKARTA - Meski masa jabatan menteri kabinet masih dua setengah tahun lagi, namun sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju (KIM) sudah mulai aktif berkampanye dan berniat ikut konstestasi Pilpres 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan sejumlah menteri yang mulai aktif berkampanye selain menunjukkan gelagat politik untuk maju dalam Pemilu 2024.
Beberapa nama menteri itu adalah Menhan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Menurut Fahri, tahapan Pemilu 2024, baik pemilhan legislatif pileg), pemilihan presiden hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak juga baru akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Akan tetapi, para menteri tersebut sudah sibuk mencari dukungan untuk persiapan Pemilu 2024.
Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu juga mengingatkan agar semua menteri yang nampak berkampanye ataupun tidak nampak berkampanye, tapi ada niat untuk ikut kontestasi eksekutif atau legislatif 2024, sebaiknya mundur.
"Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masa kerja masih 2,5 tahun lagi,” ujar Fahri.
Baca Juga
Ditamabhkan, bahwa saat krisis menghadang, menteri pada cari 'cuan' dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri, kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (12/5/2022).
"Pedagang menengah, tiba-tiba memegang jabatan politik penting harusnya tahu diri, berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden. Dan kalau mereka menganggap diri profesional, ya profesional saja, curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh presiden,” ujarnya.
Fahri menyebut, ada kesan sejumlah menteri memanfaatkan kesempatan atau “aji mumpung” dan melihat popularitas sebagai segala-galanya dan ingin berkuasa.
Akhirnya, kepercayaan yang begitu besar dari presiden dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai untuk membangun popularitas dan tentunya menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik.
Oleh karena itu, Fahri berharap semoga Presiden Jokowi sadar bahwa kabinet harus dipulihkan keadaannya, mengingat waktu 2,5 tahun masih panjang untuk fokus mengerjakan banyak hal bagi kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai.
