Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mendagri: Pemekaran Papua untuk Mempercepat Pembangunan

Mendagri Tito Karnavian angkat bicara terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran Papua yang baru saja disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR.
Mendagri Tito Karnavian./Antara
Mendagri Tito Karnavian./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran Papua yang baru saja disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Tito Karnavian mengatakan RUU pemekaran Papua termasuk agenda pemerintah dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Bumi Cendrawasih.

"[Pertimbangan pemekaran untuk] percepatan pembangunan," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Tito menuturkan, pembangunan di Papua terlambat dibandingkan dengan daerah lain. Meski begitu, dia mengakui banyak daerah di luar Papua yang masih kesulitan.

"Ya harapan kita kan kita tahu bahwa di sana itu di Papua itu kan pembangunannya terlambat dibanding dengan daerah lain, walaupun daerah lain ada sukses saya tahu. Namun kan baru berintegrasi tahun 1969," kata Tito.

Mantan Kapolri itu menyebut ketimpangan tersebut terlihat saat dia menjadi Kapolda Papua pada 2012-2014, terutama di wilayah Papua Pegunungan Tengah.

Tito menyebut pemekaran provinsi di Papua saat ini berkaca pada pemekaran Provinsi Papua Barat yang dia klaim membawa kemajuan di sana.

"Saya juga mantan Kapolda di sana. Saya melihat memang ada ketimpangan, pegunungan terutama. Bukan berarti daerah yang lain tidak, tapi kita mengambil model yang di Papua Barat, begitu Papua Barat dimekarkan terjadi percepatan luar biasa. Sorong, Manokwari, yang dulunya kecamatan, sudah berkembang. (Kabupaten) Tambrauw dulu tertutup, (Kabupaten) Maybrat dulu terisolasi, sekarang tumbuh terbuka," tuturnya.

Dia mengatakan pemekaran Papua yang berorientasi pada percepatan pembangunan bukan berarti daerah lain sudah sejahtera. Menurutnya, ketimpangan itu terjadi di sejumlah wilayah di sana.

"Nah kami mengambil model itu ingin ada percepatan pembangunan Papua bukan berarti daerah-daerah lain juga sudah sejahtera, tidak. Tapi kita melihat memang silakan datang ke sana di gunung-gunung ya, ada ketimpangan itu karena mereka terlambat. Baru bergabung tahun 1969 yang lain pada 1965," katanya.

Dengan demikian, lanjut Tito, perlu pemekaran Papua agar pembangunan di sana maju sebagaimana yang dia sebut terjadi di Papua Barat. 

"Oleh karena itu, perlu percepatan pembangunan, mengambil model Papua Barat," ungkapnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper