Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Soal Isu 3 Periode, Pakar HTN: Penghianatan Demokrasi

Sejumlah Pakar Hukum Tata Negara menilai wacana 3 periode dan penundaan Pemilu harus dilawan karena bertentangan dengan konstitusi.
Setyo Puji Santoso
Setyo Puji Santoso - Bisnis.com 13 April 2022  |  14:05 WIB
Soal Isu 3 Periode, Pakar HTN: Penghianatan Demokrasi
Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak saat pemilihan ulang di TPS 35 di Jalan Gereja Medan, Sumatra Utara, Kamis (25/4/2019). - ANTARA/Septianda Perdana

Bisnis.com, SOLO - Isu 3 periode jabatan presiden dan penundaan Pemilu yang digaungkan oleh sejumlah elite pemerintahan masih terus menjadi bahan perbincangan.

Meski Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan pernyataan penolakannya untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden 3 periode, namun tak kunjung membuat isu ini meredup. Hingga puncaknya berujung demonstrasi besar pada 11 April 2022.

Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, S.H., LLM angkat bicara.

Dalam acara webinar yang digelar Constitutional Law Community (CLC) Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta,Bivitri, mengatakan wacana penundaan pemilu atau 3 periode merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Oleh karena itu harus ditolak.

“Ini pengkhianat demokrasi, sehingga kita harus bersuara untuk menolak pandangan seperti ini. Konstitusi ada untuk membatasi kekuasaan,” tegasnya, Rabu (13/4/2022).

Senada juga disampaikan Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Andalas, Feri Amsari, S.H., M.H., LLM.

Menurutnya wacana tersebut harus ditolak karena bertentangan konstitusi.

“Kemunculan wacana 3 periode dan penundaan Pemilu jelas bertentangan dengan konstitusi kita,” kata Feri.

Seperti diketahui, wacana tersebut menjadi perbincangan publik setelah dilontarkan oleh sejumlah petinggi partai, yaitu PAN, PKB, dan Golkar. Alasan penundaan pemilu yaitu karena memperhatikan kondisi ekonomi akibat pandemi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pakar hukam tata negara Pemilu 2024
Editor : Setyo Puji Santoso

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top