Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Kepresidenan yang baru dibentuk dalam upaya mendukung langkah PBB untuk mengakhiri perang saudara tujuh tahun di negara itu.
Analis menyebut pengumuman itu sebagai "masalah besar" dalam konflik pahit yang digambarkan sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Dewan Kepresidenan beranggotakan delapan orang yang baru dibentuk menggantikan Hadi. Hadi menjadi Presiden selama satu dekade. Sebelumnya terjadi penggulingan Presiden Ali Abdullah Saleh serta Wakil Presiden Ali Mohsen al-Ahmar pada 2012.
"Saya menyerahkan kekuasaan penuh saya kepada Dewan Kepemimpinan Presiden sesuai dengan konstitusi dan Inisiatif Teluk dan mekanisme eksekutifnya," kata Hadi, yang berbasis di Riyadh, dalam pidato yang disiarkan televisi kemarin.
Koalisi pimpinan Arab Saudi dan kelompok Houthi dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata di Yaman sehingga meningkatkan harapan untuk 'awal masa depan yang lebih baik'.
Sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran, konflik itu terjadi antara koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi dan kelompok pemberontak Houthi yang didukung oleh Teheran. Puluhan ribu orang tewas sejak konflik pecah, sementara jutaan lainnya berada di ambang kelaparan.
Baca Juga
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah menjanjikan bantuan sebesar US$3 miliar kepada Bank Sentral Yaman menyusul pengumuman pembentukan dewan tersebut, menurut kantor berita negara Saudi SPA seperti dikutip CNN.com, Jumat (8/4).
Kerajaan meminta dewan itu untuk memulai negosiasi dengan Houthi yang didukung Iran untuk mencapai "solusi politik yang komprehensif," tambah SPA. Akan tetapi Houthi belum mengomentari soal Dewan Kepresidenan yang baru.
Arab Saudi juga mengumumkan bantuan sebesar US$300 juta untuk dana bantuan kemanusiaan PBB ke Yaman dan menyerukan konferensi bantuan untuk mendukung Yaman.
Pimpinan dewan tersebut adalah Mayor Jenderal Rashad al-Alimi, seorang politisi veteran dan mantan penasihat Hadi. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu dengan al-Alimi setelah pengumuman itu.
Anggota lainnya termasuk tokoh yang didukung Uni Emirat Arab, termasuk kepala Dewan Transisi Selatan Aidarus Al-Zoubaidi dan Abdulrahman Al-Mahrami, komandan Brigade Raksasa. Tarek Saleh, seorang komandan militer dan keponakan mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, juga duduk di dewan tersebut.
Menurut pernyataan resmi yang diterbitkan di situs berita Yaman di Riyadh, dewan berencana untuk membentuk komite penasehat yang terdiri dari 50 ahli.
Menyoroti perkembangan tersebut, Peter Salisbury, analis senior Yaman untuk International Crisis Group, mentweet: "Pengumuman bahwa Hadi menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Kepresidenan yang terdiri dari tokoh-tokoh politik dan militer kunci dengan peran langsung di lapangan adalah sebuah kesepakatan besar sekaligus sebagai perubahan paling penting dalam cara kerja blok anti-Houthi sejak perang dimulai.
Akan tetapi dia menambahkan bahwa tidak mudah bagi dewan itu untuk bekerja dalam sebuaah tim.
Regory Johnsen, mantan anggota Panel Pakar PBB untuk Yaman, mengatakan dalam Twitter: "Ini adalah upaya, mungkin upaya terakhir, untuk menyusun kembali sesuatu yang menyerupai persatuan dalam aliansi anti-Houthi. Hanya saja masalahnya adalah tidak jelas bagaimana berbagai individu ini, yang banyak di antaranya memiliki pandangan yang berlawanan secara diametral, dapat bekerja sama.
