Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kinerja Erick Thohir di BUMN Kerek Elektabilitas Para Capres 2024

Nama Erick Thohir, Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diklaim mampu mengerek elektabilitas capres hingga 5 persen. Salah satu faktornya ialah kemampuan Erick Thohir memimpin kementerian BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir mendukung penuh keputusan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) untuk menghentikan kontrak 12 pesawat Bombardier CRJ 1000. Pasalnya, hal tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi di tubuh maskapai nasional tersebut./ Istimewa
Menteri BUMN Erick Thohir mendukung penuh keputusan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) untuk menghentikan kontrak 12 pesawat Bombardier CRJ 1000. Pasalnya, hal tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi di tubuh maskapai nasional tersebut./ Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Nama-nama populer untuk calon presiden (capres) masih didominasi tokoh-tokoh lama. Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan nama capres yang dominan ialah Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Menariknya, nama Erick Thohir, Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diklaim mampu mengerek elektabilitas capres hingga 5 persen. Salah satu faktornya ialah kemampuan Erick Thohir memimpin kementerian BUMN. 

Salah satu kerja profesional Menteri Erick yang diakui adalah restrukturisasi dan revitalisasi perusahaan BUMN. Salah satunya ialah keberhasilan melakukan penyehatan BUMN energi dan pertambangan.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan bahwa kinerja Menteri BUMN untuk menyehatkan BUMN energi dan pertambangan patut diacungi jempol karena membawa BUMN on the right track.

"Memang restrukturisasi perusahaan BUMN energi dan pertambangan membutuhkan proses. Minimal 5 sampai 10 tahun. Namun, apa yang dilakukan Menteri Erick sudah sesuai dengan jalurnya," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (5/4/2022). 

Fahmy menyebutkan terdapat banyak gebrakan dan pembenahan yang dilakukan Erick Thohir khususnya untuk BUMN pertambangan. Salah satunya ialah membuat holding BUMN energi dan pertambangan. 

Selain itu, dalam waktu dekat BUMN anak usaha BUMN energi dan pertambangan akan menjadi perusahaan publik untuk mendapatkan dana murah melalui IPO (Initial Public Offering). 

BUMN yang tengah didorong Menteri BUMN untuk IPO ialah Pertamina Geothermal Energy dan Pertamina Hulu Indonesia. Menurut Fahmy, IPO merupakan suatu keniscayaan untuk dapat terus tumbuh dan berkembang. 

Fahmy menuturkan saat ini perusahaan BUMN dituntut untuk gesit serta lincah dalam penggembangan usahanya. Menurutnya, gebrakan Menteri Erick yang untuk membuat BUMN sektor energi mencari peluang pendanaan murah melalui go public sudah tepat. 

“Namun saya meminta kepada Menteri Erick untuk mempertahankan saham mayoritas Pemerintah di perusahaan BUMN yang akan IPO tersebut," katanya.

IPO anak usaha perusahaan BUMN yang bergerak di sektor energi seperti Pertamina Geothermal Energy dan Pertamina Hulu Indonesia dinilai Fahmy bukan merupakan liberalisasi sektor energi. 

Menurutnya, IPO anak usaha BUMN membuat beban negara untuk penyehatan anak usaha BUMN di sektor pertambangan dan energi berkurang. Sebaliknya, Pertamina Geothermal Energy dan Pertamina Hulu Indonesia akan mendapatkan dana yang murah dibandingkan obligasi maupun pinjaman bank. 

“Saya dukung langkah Menteri Erick untuk menyehatkan anak usaha BUMN pertambangan dan energi melalui IPO," tambahnya. 

Fahmy meminta Kementerian BUMN dapat memperbaiki kinerja keuangan anak usaha BUMN jelang IPO. Jika kinerja keuangannya kurang kinclong, Fahmy meminta agar rencana IPO dapat ditunda. 

Selain melakukan penyehatan anak usaha BUMN melalui IPO, Fahmy juga berharap Menteri Erick dapat terus melakukan perampingan perusahaan BUMN di sektor energi dan pertambangan. 

Jika ada perusahaan BUMN beserta anak usahanya yang bergerak di pertambangan dan energi yang tidak sehat, Fahmy meminta agar Menteri Erick tak segan untuk menutup atau mengeluarkan dari daftar perusahaan plat merah.

Agar perusahaan BUMN energi dapat lebih sehat lagi, Fahmy berharap Menteri Erick dapat mendesak kepada Kementrian Keuangan untuk segera membayar kekurangan subsidi BBM yang selama ini belum dibayarkan ke Pertamina. 

“Tugas Menteri Erick salah satunya adalah mendorong Menteri Keuangan agar dapat segera melunasi dana kompensasi subsidi BBM yang belum dibayarkan. Tujuannya agar kinerja keuangan Pertamina dapat lebih sehat sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Indonesia," katanya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Thomas Mola
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper