Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kronologi Lengkap Kisruh IDI Versus Eks Menkes Dokter Terawan Berujung Pemecatan Permanen

IDI memanggil dan meminta kerangan sejumlah ahli untuk mendengar masukan atas dugaaan pelanggaran etika yang dilakukan dokter Terawan saat menerapkan terapi DSA.
Logo Ikatan Dokter Indonesia (IDI)/Istimewa
Logo Ikatan Dokter Indonesia (IDI)/Istimewa

Kerangan Ahli

Saksi ahli Prof. DR. Dr. Sudigdo Sastroasmoro, Sp. A (K)

MKEK Kemudian telah mendengar dan memeriksa ahli Prof. DR. Dr. Sudigdo Sastroasmoro, Sp. A (K), Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (KPTK) Kementerian Kesehatan RI, ahli bidang metodologi riset dan Evidence Based Medicine (EBM) dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 16 Januari 2018.

Analisis dilakukan Sudigdo dari tiga aspek yaitu praktek kedokteran, scientific evidence dan Healt Technology Assesment.

Mengenai tindakan praktik oleh Terawan, dipertanyakan apakah sudah ada Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) dan Pedoman Praktik Klinik (PPK) untuk RS bagi pengobatan stroke.

Tentang Scientific Evidence terkesan factual, artikel Dr. Terawan dalam Bali Meicinie Journal dan Indonesia Biomedical Journal, tidak disunting dengan baik serta ditulis dalam jurnal terakreditasi B, menurut klasifikasi Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti).

Mengenai kualitas laporan, kriteria Consolidate Standart of Reporting Trials (Consort) tahun 2015 dinilai poor (di bawah 13) dan dari validitas studi secara metodologi dianggap cacat dengan memperhatikan aspek desain penelitian, besar sample, cara pengambilan sample, dan penulisan tidak memahami prinsip randomize control trial (RCT) khususnya randomisasi.

Penelitian tersebut bukan true experimental namun pre-experimental study, yang terancam.

Saksi ahli Prof. Dr. Teguh A.S Ranakusuma

Lalu, MKEK mengundang kembali, mendengar dan memeriksa saksi ahli, Prof. Dr. Teguh A.S Ranakusuma, Sp. S(K) dari FKUI pada 26 Januari 2018.

Dia menilai penelitian Terawan adalah terkait clinical biomarker yang tidak dapat digunakan sebagai terapi/pengobatan pada pasien stroke, oleh karena itu, Prof. Teguh meminta kepada Terawan agar judul disertasinya yang semula menggunakan sitilah BW diubah menjadi intra arterial heparin flushing (IAHF).

Bahwa tindakan diagnostik ini dapat menimbulkan efek samping berupa pendarahan mikro yang tidak tampak dengan pencitraan radiologis.

Bahwa standar pengobatan stroke iskemik sudah ada yaitu untuk stroke akut dengan trombolisis dan thrombolectomy dengan syarat tertentu.

BHP2A

Selanjutnya MKEK mengundang dan mendengar Ketua Biro Hukum dan Pembelaan Anggota (BHP2A) PB IDI, Dr. H. N. Nazar

Bahwa kehadiran BHP2A PB IDI dan pembelaannya bukan atas permintaan terlapor, tetapi semata-mata undangan dari MKEK dan sesuai deengan tugas pokok BHP2A.

BHP2A IDI memandang ada 3 aspek untuk mendapatkan perhatian dari sidang majelis ini. Pertama, aspek attitude terlapor,.

Kedua, aspek upaya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran terlapo. Ketiga, aspek perilaku terlapor dalam menjalankan praktik kedokteran.

Bahwa akan adanya penilai MKEK tentang pelanggaran etik terlapor, dalam hal ini berupa melakukan promosi, mengiklankan diri, memuji diri, padah hakikatnya BHP2A sependapat.

Saksi ahli Prof. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D

Menurut saksi ahli, saat pertama kali bertemu, Dr. Terawan sedang mengambil S3 di Universitas Gajah Mada (UGM), tapi ternyata tidak ada dosen yang membimbing. Prof Irawan Yusuf mengusulkan agar Terawan mengambil S3 di Universitas Hasanuddin.

Dia menilai peran utama BW hanya meningkatkan celebral blood flow pada stroke kronik, memperbaiki suplai darah ke jaringan infark sehingga oksigen, nutrisi dan obat bisa sampai serta memperpanjanga window period, gejala klinis membaik.

Tetapi simpulan yang ditonjolkan terlalu berlebihan (sebagai alternatif terapi stroke yang standar) sehingga mempertajam kontroversi.

Dia pun menegaskan bahwa temuan Terawan belum dapat dijadikan terapi alternatif untuk menggantikan terapi standar tapi hanya meningkatkan celebral bloof flow sehingga terapi lain dapat dilakukan secara terencana.

“Dia menegaskan bahwa Terawan harus bertindak sesuai kompetensi dan kewenangannya untuk menghilangkan kontroversi,” tulis MKEK dalam dokumennya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Indra Gunawan
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper