Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan klaim big data yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan terkait penundaan pemilu.
Menurutnya, pernyataan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis karena telah membuat gaduh masyarakat.
"Harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat atas klaim 110 juta itu. Jangan halalkan segala cara untuk melawan konstitusi," cuitnya di akun Twitter, Selasa (15/3/2022).
Sebelumnya diberitakan, Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, mengaku tak bisa membuka soal klaim big data yang berisi percakapan warganet yang ingin menunda Pemilu 2024.
"Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal," ujar Jodi dikutip dari Tempo, Selasa, 15 Maret 2022.
Baca Juga
Saat ditanya soal metode ilmiah pengumpulan data tersebut, dia pun hanya menjawab, "Saya enggak punya otoritas untuk itu."
Menurut Jodi, Luhut sebagai bagian dari pemerintah selalu menyerap semua aspirasi publik dengan pengelolaan data-data dari berbagai sumber yang kemudian terangkum dalam big data. Menurutnya, Luhut tak ambil pusing jika kemudian banyak yang mengkritik datanya itu.
"(Beliau) santai aja, kan cuma menyampaikan wacana yang bermunculan," ujar Jodi.
