Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Geert Wilders, Islamophobia dan Kritik Permintaan Maaf Belanda

Kekerasan oleh militer Belanda, termasuk tindakan seperti penyiksaan, sekarang akan dianggap sebagai kejahatan perang.
1

Belanda Minta Maaf

Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte dalam konferensi pers di Den Haag, Belanda, Selasa (17/11/2020). - Bloomberg/Peter Boer
Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte dalam konferensi pers di Den Haag, Belanda, Selasa (17/11/2020). - Bloomberg/Peter Boer

Permintaan Maaf

Sebelumnya, Belanda menyapaikan maaf atas aksi kekerasan selama revolusi kemerdekaan 1954-1949. Permintaan maaf itu disampaikan Perdana Menteri Belanda Rutte pada konferensi pers di Brussel, ibu kota Belgia pada Kamis, 17 Februari 2022.

"Kami harus menerima fakta yang memalukan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia hari ini atas nama pemerintah Belanda," kata Rutte dikutip, Selasa (

Menurut studi tersebut, Belanda melakukan kekerasan secara sistematik, melampaui batas, dan tidak etis dalam upayanya mengambil kembali kendali atas Indonesia, bekas jajahannya, pasca-Perang Dunia II.

Rutte menanggapi temuan studi tersebut, yang mengatakan militer Belanda telah terlibat dalam kekerasan sistematis, berlebihan dan tidak etis selama perjuangan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949, dan ini telah dibiarkan oleh pemerintah dan masyarakat Belanda pada saat itu.

Temuan tinjauan, yang didanai oleh pemerintah Belanda pada tahun 2017 dan dilakukan oleh akademisi dan pakar dari kedua negara, dipresentasikan pada hari Kamis di Amsterdam.

Kekerasan dan Penyiksaan

Kekerasan oleh militer Belanda, termasuk tindakan seperti penyiksaan yang sekarang akan dianggap sebagai kejahatan perang, "sering dan meluas," kata sejarawan Ben Schoenmaker dari Institut Sejarah Militer Belanda, satu dari lebih dari dua lusin akademisi yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut.

"Para politisi yang bertanggung jawab menutup mata terhadap kekerasan ini, seperti halnya otoritas militer, sipil dan hukum: mereka membantunya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menghukumnya hampir atau tidak sama sekali," katanya.

Sekitar 100.000 orang Indonesia tewas sebagai akibat langsung dari perang, dan meskipun persepsi konflik telah berubah di Belanda, pemerintah Belanda tidak pernah sepenuhnya memeriksa atau mengakui ruang lingkup tanggung jawabnya.

Pada 1969 Pemerintah Belanda menyimpulkan bahwa pasukannya secara keseluruhan telah berperilaku benar selama konflik, tetapi mengakui pada 2005 bahwa mereka "berada di sisi sejarah yang salah".

page-series 2 dari 2 halaman

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kerajaan belanda
Editor : Edi Suwiknyo

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top