Bisnis.com, PURWOREJO - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Purworejo K.H. Muqorobin Bakir (Gus Robin) meminta sejumlah pejabat pemerintah daerah dievaluasi karena diduga sengaja membiarkan kekisruhan yang menimbulkan konflik sosial di Desa Wadas.
Gus Robin yang juga Wakil Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Bener, di Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (8/2/2022), mengatakan bahwa Desa Wadas kini menjadi isu nasional yang sensitif dan berbahaya.
"Bisa dikatakan warga Wadas adalah 100 persen warga NU. Saya tidak rela melihat mereka dipecah belah dan terjadi konflik sosial. Menjerit hati ini, saya tidak bisa diam," kata pengasuh Ponpes Majiul Jami Kaliurip, Bener, Purworejo ini.
Menurut dia, warga terjebak pro dan kontra penambangan batu andesit sebagai material fondasi Bendungan Bener yang akan menjadi bendungan tertinggi di Asia Tenggara dengan kedalaman 159 meter.
Bendungan Bener ditargetkan selesai pada tahun 2023. Namun, pembangunan terancam molor karena fondasi utama hingga kini belum digarap akibat material batu andesit belum ada.
Batu andesit akan didatangkan dari Desa Wadas yang jaraknya 12 kilometer dari lokasi Bendungan Bener di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Purworejo.
Baca Juga
"Warga Wadas diobok-obok pihak luar sejak 2016 hingga kini. Mereka sudah terjebak konflik sosial. Kasihan betul keadaannya. Tolong jangan ditutup-tutupi kondisi ini,” katanya.
Konflik sosial yang dimaksud adalah masyarakat Desa Wadas terbelah pada dua kubu, pro dan kontra penambangan batu andesit. Jika dibiarkan, menurut dia, bisa terjadi konflik berdarah.
"Hal Ini tidak bisa dibiarkan terus, sangat berbahaya. Jangan sampai pemerintah baru bertindak setelah jatuh korban jiwa," katanya.
Menurut dia, jika sampai terjadi korban jiwa, akan sangat memalukan masyarakat NU karena bisa dikatakan 100 persen warga Wadas adalah kaum nahdiyin yang selama ini dikenal menjunjung tinggi ukuwah Islamiah dengan rajin bersilaturahmi.
"Keadaan sosial masyarakat Wadas kalau begini terus keadaannya, bisa meledak sewaktu-waktu," katanya
Gus Robin menilai aparat pemerintah daerah seakan tutup mata dan membiarkan kekisruhan terjadi di Desa Wadas. Pembiaran terjadi dengan banyak orang luar masuk berhari-hari, bahkan berbulan-bulan.
"Hal itu ada aturannya, tamu wajib lapor 1 x 24 jam. Ini bukan 1 x 24 jam lagi, bahkan berhari-hari dan berbulan-bulan. Banyak sekali orang luar tinggal di Wadas selama beberapa tahun terakhir ini dan dibiarkan saja," katanya.
Gus Robin berharap masalah Wadas segera selesai karena jika berlarut-larut berpotensial terjadi konflik horizontal.
Agar warga Wadas bersatu kembali, kata dia, perlu diadakan kegiatan keagamaan dan sosial budaya yang dihadiri warga Wadas dari dua kubu. Dengan demikian, sekat-sekat pro dan kontra sedikit demi sedikit bisa terbuka.
"Intinya perlu didorong silaturahmi antarkubu sehingga komunikasi terbuka kembali. Sekarang ini komunikasi tersumbat di antara dua kubu," tambahnya.
