Bisnis.com, JAKARTA – Awal tahun sepertinya selalu menjadi penanda baru terhadap konstelasi politik internasional di Semenanjung Korea. Tak pelak lagi, isu yang mengemuka tak pernah jauh dari masalah peluru kendali.
Pemandangan ini tak jauh beda selama dua tahun terakhir dalam melihat hubungan diplomatik Korea Selatan dan Korea Utara.
Pada Oktober 2021 misalnya, Pyongyang melakukan uji coba rudal balistik terbaru dari kapal selam sebagai strategi untuk meningkatkan kemampuan militer dan pertahanannya, terutama yang berbasis peluru kendali.
Teranyar, pada 15 Januari lalu Korea Utara kembali melakukan ‘diplomasi rudal’. Kali ini uji coba peluncuran dilakukan dari kereta api yang bergerak.
Dua rudal balistik jarak pendek menempuh jarak sekitar 430 km hingga ketinggian maksimum 36 km setelah diluncurkan ke arah timur di pantai barat laut Korea Utara, sebagaimana dikutip ChannelNewsAsia.com, Sabtu (15/1).
Kantor berita resmi KCNA tidak merinci jangkauan tembakan itu atau lintasan rudal tetapi menyatakan latihan menembak diadakan untuk menilai kemampuan serangan dengan peluncuran di kereta api.
Negara itu menguji sistem berbasis rel untuk pertama kalinya September 2021 dengan mengatakan teknologi itu dirancang sebagai serangan balasan potensial untuk setiap kekuatan yang mengancam.
Memasuki 2022, Pyongyang telah meluncurkan tiga rudal balistik dalam rangkaian uji coba senjata yang luar biasa cepat. Dua peluncuran sebelumnya melibatkan apa yang disebut media pemerintah sebagai ‘rudal hipersonik’ yang mampu melaju dengan kecepatan tinggi dan bermanuver setelah peluncuran.
Seperti biasa, jaringan diplomatik Amerika Serikat langsung memprotesnya dengan mengatakan Korea Utara telah melakukan provokasi.
Tak hanya itu, Washington juga juga memberlakukan sanksi pertamanya terhadap Pyongyang pada Rabu (12/1) dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk memasukkan beberapa individu dan entitas Korea Utara ke daftar hitam.
Korea Utara, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), telah lama menuduh AS memiliki kebijakan yang bermusuhan terhadap negara Asia itu.
Pyongyang menegaskan bahwa negara itu memiliki hak untuk mengembangkan senjata untuk pertahanan diri. Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 dan terus diperkuat dalam upaya untuk memotong dana untuk program nuklir dan rudal balistik.
Langkah-langkah sanksi tersebut termasuk larangan peluncuran rudal balistik. Itulah persoalannya. Mengapa program rudal balistik negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un tersebut harus dikenai sanksi PBB?
Padahal banyak negara lain yang juga mengembangkan rudal balistik, termasuk ICBM berhulu ledak nuklir ‘bebas berkeliaran’ tanpa diganggu-gugat oleh PBB.
Sebut saja pemain lama seperti AS, Rusia, China, Inggris, Prancis. Adapun ‘pemain ‘baru’ yang terbilang agresif antara lain Israel, Pakistan, dan India.
Sejauh ini terlihat bahwa sanksi tersebut tidak mengurangi keseriusan Korea Utara dalam meningkatkan kemampuan militer dan pertahanannya.
Pada 2018 dan 2019, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS saat itu Donald Trump bertemu tiga kali tetapi gagal membuat kemajuan atas seruan AS agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya dan tuntutan Korea Utara untuk pengakhiran sanksi.
Di sisi lain, ketika Pyongyang dilanda kesulitan sebagai akibat adanya sanksi oleh PBB, apakah sebaliknya AS juga melonggarkan ‘level kecurigaan’ secara militer terhadap negara tersebut? Tampaknya tidak demikian.
Konflik di semenanjung Korea memang aneh. Bayangkan, perang belum berakhir secara resmi. Yang ada hanyalah gencatan senjata yang ditandatangani pada 27 Juli 1953.
Alhasil, Korea masih terbelah. Selatan melesat dengan K-pop-nya. Utara punya senandung seram: rudal!
