Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa langkah pembangunan ibu kota negara atau IKN termasuk ke dalam kerangka pemulihan ekonomi.
Kemudian, program terkait IKN akan masuk sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2022.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021—2022 pada Selasa (18/1/2022).
Dalam rapat tersebut terdapat dua pembahasan, salah satunya mengenai pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang IKN, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang (UU).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa 2022—2024 menjadi tahap awal langkah pemindahan IKN ke Penajam Paser, Kalimantan Timur. Proyek raksasa itu tetap berjalan di tengah pandemi, meskipun Sri Mulyani tahu betul bahwa Covid-19 masih menjadi ancaman dan pemulihan ekonomi masih dalam tahap awal.
"Dua hal ini [penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi] tetap akan jadi utama, tetapi dalam pembangunan IKN dalam momentum awalnya dapat dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi," ujar Sri Mulyani pada Selasa lalu.
Baca Juga
Alasan Sri Mulyani
Dia menyebut bahwa tahapan pembangunan IKN pada 2022 dapat masuk ke dalam kerangka anggaran program PEN senilai Rp450 triliun, karena pemerintah belum merinci seluruhnya penggunaan anggaran tersebut.
Sejak 2020 hingga 2021, program PEN hanya terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, subsidi bagi masyarakat, hingga dukungan bagi UMKM dan korporasi, tidak ada kaitannya dengan wacana pemindahan ibu kota.
"Nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian dari PEN sekaligus membangun momentum pembangunan IKN," ujar Sri Mulyani.
Menurutnya, anggaran itu dapat digunakan untuk pemenuhan desain kebutuhan awal ibukota, seperti pemenuhan akses dan infrastruktur. Hal tersebut yang menjadi alasan Sri Mulyani percaya diri menyebut pembangunan ibukota baru sebagai bagian dari pemulihan ekonomi.
Pemindahan ibukota di tengah pandemi Covid-19 menjadi sorotan, mulai dari aspek urgensinya, kebermanfaatannya, hingga beban finansialnya.
Sebelumnya, pada Senin (17/1/2022) dalam situs resmi ikn.go.id sempat tertulis bahwa 53,5 persen biaya pembangunan ibu kota baru berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sisanya gabungan dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, serta swasta.
Sehari setelahnya, pada Selasa (18/1/2022), terdapat perubahan informasi dalam situs itu. Di menu Sekilas IKN dan sub-menu sumber pembiayaan, tertulis bahwa skema pembiayaan utama berasal dari KPBU yang senilai Rp252,5 triliun (54,2 persen), lalu investasi swasta dan BUMN atau BUMD Rp123,2 triliun (26,4 persen), dan sisanya sekitar Rp88 triliun atau 19,4 persen berasal dari APBN.
PKS Menolak
Anggota Komisi Pemerintah DPR Mardani Ali Sera mengatakan, bahwa permintaan Ketua MPR Bambang Soesatyo untuk memperkuat pemindahan Ibu kota negara (IKN) dengan pokok-pokok haluan negara (PPHN) masuk akal, namun pemindahan tidak perlu.
“Karena proyek IKN multi years [tahun jamak] dan strategis. Tapi pendapat kami tetap tidak perlu IKN,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (4/10/2021).
Mardani yang juga merupakan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan, bahwa alasan partainya tetap tidak perlu IKN baru, karena saat ini Indonesia sedang beradaptasi dengan era digital.
“Yang diperlukan penyebaran pusat pertumbuhan ekonomi dibarengi pusat pendidikan terbaik agar kita bisa lepas darp middle income trap. Tidak urgen IKN,” jelasnya.
