Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Mafia Tanah, Kejati DKI Amankan Puluhan Dokumen dari Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyita puluhan dokumen fisik dan elektronik setelah tim penyidik menggeledah Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 20 Januari 2022  |  21:22 WIB
Kasus Mafia Tanah, Kejati DKI Amankan Puluhan Dokumen dari Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. -Bisnis.com - Samdysara Saragih
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyita puluhan dokumen fisik dan elektronik setelah tim penyidik menggeledah Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Abdul Qohar menyebut bahwa penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari sekaligus mengumpulkan alat bukti terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun anggaran 2018.

Menurut Qohar, perkara mafia tanah tersebut telah dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan, meskipun belum diikuti dengan penetapan tersangka.

"Jadi untuk penggeledahan dan penyitaan itu guna kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018," tuturnya di Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Qohar menjelaskan posisi perkara mafia tanah itu berawal ketika Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan anggaran sebesar Rp326 miliar lebih untuk pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung yang kini telah  dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). 

"Sesuai fakta penyidikan, pada tahun 2018, Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp 326.972.478.000 yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta," kata Qohar. 

Anggaran ratusan miliar tersebut bertujuan untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam dan RPTRA di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. 

"Dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp26.719.343.153," tuturnya. 

Kemahalan harga itu, menurut Qohar, disebabkan dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenisnya yang telah ditawarkan untuk dijual oleh pemilik lahan kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Propinsi DKI Jakarta. 

"Sebagaimana diatur dalam Metode Perbandingan Data Pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106)," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI mafia tanah Kejati DKI
Editor : Hadijah Alaydrus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top