Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tuntutan Demo Buruh di Gedung DPR

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut, ada empat tuntutan yang akan disampaikan dalam demo buruh di DPR hari ini.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 14 Januari 2022  |  08:58 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (9/10). Penyidik Direktorat Kriminal Umum melakukan pemeriksaan terhadap Said Iqbal sebagai saksi terkait kasus berita bohong untuk tersangka Ratna Sarumpaet - Antara
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (9/10). Penyidik Direktorat Kriminal Umum melakukan pemeriksaan terhadap Said Iqbal sebagai saksi terkait kasus berita bohong untuk tersangka Ratna Sarumpaet - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sejumlah 50.000 buruh akan demo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, pada hari ini, Jumat (14/1/2022), dengan empat tuntutan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebut, ada empat tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa besar-besaran tersebut.

Pertama, tuntutan akan merujuk terhadap penolakan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Kedua, segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Ketiga, meminta revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait upah minimum kota/kabupaten (UMK) dengan kenaikan antara 5 persen-7 persen

Keempat, meminta revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Selain melakukan aksi besar-besaran, KSPI akan mengampanyekan agar jangan memilih partai politik yang ikut serta membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata Said Iqbal melalui rilisnya, Jumat (14/1/2022).

Dia melanjutkan, untuk tuntutan UU Cipta Kerja, para buruh bersikeras menolak sekaligus mendesak agar UU Cipta Kerja tidak masuk dalam pembahasan program legislasi nasional (prolegnas).

"Pesan yang ingin kami sampakan kepada DPR dan pemerintah jelas. Keluarkan UU Cipta Kerja dari program legislasi nasional, karena dibahasnya kembali Omnibus Law UU Cipta Kerja hanya akan meimbulkan kegaduhan menjelang tahun politik," ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kspi demo buruh
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top