Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan DPR RI kembali melakukan konsultasi publik terkait dengan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pihak akademisi.
Kali ini, konsultasi publik dilakukan dengan akademisi dari Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (11/1/2022).
Konsultasi dihadiri oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR RI, dan Rektor Universitas Mulawarman Masjaya. Konsultasi dilaksanakan untuk mendengarkan masukan publik terkait rencana pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Alhamdulillah yang hadir tidak hanya sivitas akademika Universitas Mulawarman, tetapi juga dari perguruan tinggi se-Kalimantan Timur yang memberikan masukan dari berbagai aspek, baik itu ketahanan pangan, keterlibatan masyarakat lokal, bagaimana dengan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya,” ungkap Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi yang hadir pada acara hibrida tersebut, seperti yang dikutip dari siaran resmi, Selasa (11/1/2022).
Rektor Universitas Mulawarman Masjaya menyatakan bahwa salah satu isu penting yang dibahas dalam seri konsultasi publik ini adalah strategi untuk memastikan pembangunan IKN sekaligus menjadi pembangkit ekonomi bagi daerah sekitar, termasuk Samarinda.
"Kami memperluas supaya masukannya itu lebih menggigit dan betul-betul aspirasi masyarakat bisa ditampung di sana, itu kita undang merangkap semua rektor dari perguruan tinggi, tokoh agama, dan sektor swasta," ujar Masjaya.
Sebelumnya, acara konsultasi dengan unsur masyarakat atau akademisi sudah pernah diselenggarakan di beberapa universitas. Misalnya di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat. Serangkaian konsultasi dilakukan untuk membahas kajian dan masukan penting terkait dengan identifikasi tantangan dan rekomendasi solusi isu pengembangan IKN.
Saat ini, RUU IKN tengah dibahas oleh DPR RI dan disebut menjadi prioritas pembahasan. RUU tersebut menjadi landasan hukum yang mengatur teknis pemindahan IKN hingga bentuk pemerintahan IKN baru di Kalimantan Timur.
Pada acara konsultasi publik akhir tahun lalu, Kementerian PPN/Bappenas sempat menyinggung sejumlah ringkasan substansi RUU IKN. Misalnya, pemindahan status IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yang direncanakan pada semester I/2024. Pemerintah lalu menargetkan proses pemindahan IKN bisa selesai secara keseluruhan di 2045.
"Seringkali orang bertanya, kira-kira kapan ini [pemindahan ibu kota negara]. Kita merencakan [pemindahan status IKN] pada semester I tahun 2024. Itu adalah aspek pemindahan status ibu kota, di poin pertama," jelas Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Vernando Wanggai, akhir Desember 2021 lalu.
