Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Korupsi Asabri, Beda Pendapat Hakim Mulyono soal Kerugian Negara Dinilai Tepat

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga menilai perbedaan pendapat Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam kasus Asabri sudah tepat. 
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 06 Januari 2022  |  20:57 WIB
Terdakwa kasus korupsi Asabri Sonny Widjaja memakai rompi tahanan saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/11/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi ahli. ANTARA FOTO - Rivan Awal Lingga
Terdakwa kasus korupsi Asabri Sonny Widjaja memakai rompi tahanan saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/11/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi ahli. ANTARA FOTO - Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga Nur Basuki Minarno menilai dissenting opinion (DO) atau perbedaan pendapat yang dilakukan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Mulyono Dwi Purwanto dalam kasus Asabri sudah tepat dari segi aturan atau undang-undang. 

Nur mengatakan bahwa kerugian negara dalam korupsi termasuk kasus Asabri harus kerugian nyata dan pasti, tidak boleh potensial kerugian karena akan menjadi beban bagi terpidana.

“Kalau argumentasinya DO seperti itu [perhitungan kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti], dari sisi aturannya itu benar. DO ini penting untuk menjadi catatan bagi pengadilan di atasnya,” katanya, Kamis (6/1/2022).

Nur menjelaskan bahwa frasa "dapat" dalam kalimat "dapat merugikan keuangan negara" dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor telah dinyatakan tidak berlaku oleh MK sehingga kerugian negara dalam kasus korupsi haruslah kerugian keuangan negara yang riil, nyata, dan pasti. Kerugian negara tersebut, tidak boleh potensial kerugian.

“Itu sebetulnya sama maknanya dalam Pasal 1 angka 22 dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,” jelasnya.

Menurut Nur, Hakim Mulyono memberikan DO karena menilai penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus Asabri oleh BPK tidak konsisten. 

Di satu pihak, tambahnya, BPK mendasarkan perhitungan pada pembelian dana investasi oleh Asabri yang tidak sesuai prosedur dan di lain pihak.

Auditor eksternal itu tetap menggunakan pengembalian efek yang diterima dari reksadana yang dibeli secara tidak sah dalam perhitungannya kerugian keuangan negara.

Artinya, BPK menggunakan dua parameter yang berbeda. Saat menyebut pembelian dana investasi tidak sesuai dengan prosedur, akan tetapi di dalam perhitungannya  menggunakan pengembalian efek yang diterima dari reksadana dan dibeli secara tidak sah. 

"Sehingga Anggota Majelis Hakim Mulyono menilai itu belum menunjukkan kerugian negara yang secara nyata ada, tetapi itu hanya menunjukkan potensial loss saja,” terangnya.

Meski enggan masuk terlalu jauh ke dalam proses dan mekanisme penghitungan kerugian negara dalam kasus Asabri karena bukan akuntan, Nur hanya memastikan bahwa kerugian negara dalam kasus korupsi termasuk kasus Asabri haruslah kerugian negara yang nyata dan pasti sebagaimana disoroti dan ditekankan Hakim Mulyono.

Lebih lanjut, Nur berpandangan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi harus nyata untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada terpidana. 

Ini karena terpidana yang nantinya harus menanggung beban kerugian keuangan negara tersebut untuk dikembalikan dalam bentuk ganti rugi.

Sedangkan terkait DO Hakim Mulyono, hal tersebut tidak masalah karena itu menjadi catatan yang harus dilampirkan pada putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 

DO akan menjadi catatan untuk pengadilan tingkat atasnya baik pengadilan banding maupun pengadilan kasasi.

"Soal benar tidaknya pendapat Hakim Mulyono, saya tidak boleh memberikan komentar karena ini juga belum inkrah, tetapi kalau argumentasinya seperi itu, dari sisi aturannya itu benar,” ungkap Nur.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi asabri pengadilan tipikor
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top