Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai selama tahun 2021 ada sejumlah indikator kemunduran demokrasi sekaligus kian terkonsolidasinya kekuasaan oligarki di Indonesia.
Penilaian itu disampaikan Fadli Zon seiring dengan berbagai laporan yang menunjukkan terus merosotnya indeks demokrasi Indonesia, termasuk ancaman kembalinya otoritarianisme. Dia merujuk salah satunya pada catatan buruk dari Democracy Report 2021 yang dirilis V-Dem Institute.
Dalam penilaian lembaga itu, Indonesia menempati peringkat 73 dari 179 negara dalam hal indeks demokrasi liberal. Seperti halnya laporan The Economist Intelligence Unit, V-Dem Institute juga menilai tingkat demokrasi Indonesia telah merosot dari “demokrasi elektoral” menjadi “demokrasi yang cacat”.
Dalam kaitan itu, Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat V tersebut melihat empat indikafor kemunduran demokrasi di Indonesia.
Pertama, terberangusnya kebebasan sipil. Sepanjang tahun 2021seperti sejumlah peristiwa menonjol terkait dengan persoalan itu.
Kasus pemanggilan BEM UI oleh pihak rektorat sesudah mereka mengkritik Presiden Jokowi di Instagram, atau kasus kriminalisasi seniman mural yang berani mengkritik presiden dan pemerintah, menunjukkan kian sempitnya ruang bagi ekspresi politik dan sikap kritis, katanya. Apalagi, angka kriminalisasi terhadap warga negara, jurnalis dan aktivis dengan menggunakan pasal-pasal karet UU ITE juga terus meluas.
Baca Juga
“Menyempitnya ruang kebebasan berekspresi ini telah mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik di luar pencoblosan,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Minggu (2/1). Dia merujuk pada hasil survei Indikator Politik Indonesia bahwa 69,6 persen responden mengaku menjadi lebih takut menyuarakan pendapat mereka di muka umum.
Kedua, dilanggarnya prinsip-prinsip dasar demokrasi secara terbuka. Bergulirnya wacana tiga periode jabatan kepresidenan, serta semakin kuatnya “koalisi politik” di parlemen, telah menentang prinsip-prinsip demokrasi yang ingin ditegakkan dalam reformasi, katanya. Secara umum masyarakat menilai fungsi kontrol parlemen semakin berkurang, katanya.
Ketiga, supremasi hukum kian tergerus menjadi “supremasi pembuat hukum”.
Fadli Zon menilai secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat). Namun, dalam praktiknya yang kini berlangsung bukan lagi prinsip “rule of law” (supremasi hukum), namun “rule by law” (supremasi pembuat hukum).
“Hukum disusun tidak untuk melayani masyarakat dan menegakkan keadilan, namun bisa dibuat untuk melayani kepentingan kekuasaan atau segelintir orang. Contoh konkretnya adalah UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kekuatan oligarki semakin dianggap mendominasi kebijakan publik,” ujarnya.
tahun ini. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sedangkan yang keempat adalah kian mundurnya lembaga antikorupsi di Indonesia. Menurut laporan IDEA, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mencatatkan tren mengkhawatirkan terkait upaya pemberantasan korupsi., ujarnya.
“Bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara yang telah memperlemah lembaga pemberantas korupsi. Kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia hanya dianggap sedikit lebih baik dari Guatemala, yang pada 2019 silam telah membubarkan lembaga antikorupsinya,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
