Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Ketika Anies Baswedan Mengais Simpati Buruh Lewat UMP Rp4,6 Juta

Salah satu cara Anies Baswedan mendapat simpati buruh tersebut adalah menaikkan UMP lewat Keputusan Gubernur Nomor 1517 sebesar Rp4.641.854 pada tahun 2022 nanti.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 27 Desember 2021  |  14:32 WIB
Ketika Anies Baswedan Mengais Simpati Buruh Lewat UMP Rp4,6 Juta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berada di tengah buruh yang menyampaikan aspirasi soal Upah MInimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota Jakarta, Kamis (18/11/2021). ANTARA - Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah mencari simpati dari massa buruh dan pekerja di wilayah DKI Jakarta

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengemukakan bahwa salah satu cara Anies Baswedan mendapat simpati buruh tersebut adalah menaikkan UMP lewat Keputusan Gubernur Nomor 1517 sebesar Rp4.641.854 pada tahun 2022 nanti.

Menurut pria yang akrab disapa pangi tersebut, isu kenaikan UMP merupakan kebijakan kongkrit dari Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta guna mendapatkan hati para buruh di wilayah DKI Jakarta.

"Soal kenaikan UMP adalah kebijakan populis dan bagus untuk citra Anies soal kebijakan kongkrit berpihak pada buruh, gaungnya besar, ini ombak populisme," tuturnya kepada Bisnis, Senin (27/12/2021).

Pangi mengatakan saat ini setiap kebijakan Anies Baswedan dapat berdampak pada elektabilitasnya untuk maju dalam pertarungan Pemilu 2024 nanti.

Menurut Pangi, naik atau turun elektabilitas Anies Baswedan nanti tergantung pada kebijakan serta langkah Anies Baswedan dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Jadi di dalam aktivitas politisi selalu ada insentif elektoralnya, itu bagian dari bonus saja. Lalu soal pemilu 2024 tersebut adalah bonus dari kerja keras sekarang, apapun aktifitas rangkaian  politisi tidak bisa lepas dari nilai atau insentif elektoral," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta Anies Baswedan
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top